You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Basuki Ingin Survei Kemiskinan DKI Pakai Nilai KHL
.
photo Yopie Oscar - Beritajakarta.id

Basuki Ingin Survei Kemiskinan DKI Pakai Nilai KHL

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama ingin agar survei kemiskinan di Ibukota menggunakan nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Selama ini nilai yang digunakan yakni kebutuhan hidup sebesar 2.500 kalori par hari dan standar dari Persatuan Bangsa-bangsa (PBB).

Saya mau gunakan kebutuhan hidup layak seperti survei UMP (Upah Minimum Provinsi). Berapa sih kebutuhan hidup lajang di Jakarta?

"Saya mau gunakan kebutuhan hidup layak seperti survei UMP (Upah Minimum Provinsi). Berapa sih kebutuhan hidup lajang di Jakarta?," kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (21/7).

Badan Pusat Statistik selama ini menggunakan tolak ukur kebutuhan sebesar 2.500 kalori maka sebulan hanya sebesar Rp 450 ribu saja. Sehingga warga yang memiliki pendapatan Rp 500 ribu maka sudah dinilai bukan termasuk warga miskin.

Djarot Ingin Data Valid Penduduk Miskin dari BPS

Sementara jika menggunakan standar PBB yakni sebesar 2 dollar Amerika per hari, berarti pendapatannya hanya Rp 800 ribu per bulan. Menurut Basuki jika dengan kedua standar tersebut maka jumlah warga miskin di Jakarta hanya diatas tiga persen saja.

"Apa yang saya enggak sukain di sini, masuk akal enggak orang pendapatan Rp 500 ribu tapi dianggap tidak masuk garis kemiskinan? Enggak masuk akal," ujarnya.

Sementara jika menggunakan nilai KHL maka kebutuhan hidupnya bisa mencapai Rp 2,5 juta. Dengan standar KHL yang digunakan maka jumlah penduduk miskin di Jakarta jumlahnya semakin banyak.

"Kalau pakai KHL ketemulah angka Rp 2,5 juta. Tapi kan nggak enak pakai istilah KHL kayak UMP, makanya kami mengganti istilahnya dengan KHC, kebutuhan hidup cukup. Jadi komponennya persis dengan KHL," ucapnya.

Basuki juga mengkritik agar warga yang disurvei tidak semua memiliki KTP DKI. Semua warga yang berada di tempat kumuh didata padahal belum tentu memiliki KTP DKI.

"Jadi bukan meragukan, konsep memandang yang berbeda. Makanya kami juga meminta BPS melakukan survei kemiskinan yang berbeda," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Kembali Raih Penghargaan dari Kemendag

    access_time18-11-2024 remove_red_eye3635 personFolmer
  2. Camat Duren Sawit Sosialisasikan Pilkada di KBT

    access_time16-11-2024 remove_red_eye1039 personNurito
  3. 40 Kafilah Jaksel Ikuti STQH Tingkat Provinsi DKI

    access_time15-11-2024 remove_red_eye945 personTiyo Surya Sakti
  4. Pj Gubernur Teguh Pastikan Jakarta Aman, Stabil dan Terkendali

    access_time20-11-2024 remove_red_eye874 personFolmer
  5. Derai Hujan Masih Membasahi Jakarta Hari Ini

    access_time17-11-2024 remove_red_eye851 personTiyo Surya Sakti