You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Basuki Ingin Survei Kemiskinan DKI Pakai Nilai KHL
.
photo Yopie Oscar - Beritajakarta.id

Basuki Ingin Survei Kemiskinan DKI Pakai Nilai KHL

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama ingin agar survei kemiskinan di Ibukota menggunakan nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Selama ini nilai yang digunakan yakni kebutuhan hidup sebesar 2.500 kalori par hari dan standar dari Persatuan Bangsa-bangsa (PBB).

Saya mau gunakan kebutuhan hidup layak seperti survei UMP (Upah Minimum Provinsi). Berapa sih kebutuhan hidup lajang di Jakarta?

"Saya mau gunakan kebutuhan hidup layak seperti survei UMP (Upah Minimum Provinsi). Berapa sih kebutuhan hidup lajang di Jakarta?," kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (21/7).

Badan Pusat Statistik selama ini menggunakan tolak ukur kebutuhan sebesar 2.500 kalori maka sebulan hanya sebesar Rp 450 ribu saja. Sehingga warga yang memiliki pendapatan Rp 500 ribu maka sudah dinilai bukan termasuk warga miskin.

Djarot Ingin Data Valid Penduduk Miskin dari BPS

Sementara jika menggunakan standar PBB yakni sebesar 2 dollar Amerika per hari, berarti pendapatannya hanya Rp 800 ribu per bulan. Menurut Basuki jika dengan kedua standar tersebut maka jumlah warga miskin di Jakarta hanya diatas tiga persen saja.

"Apa yang saya enggak sukain di sini, masuk akal enggak orang pendapatan Rp 500 ribu tapi dianggap tidak masuk garis kemiskinan? Enggak masuk akal," ujarnya.

Sementara jika menggunakan nilai KHL maka kebutuhan hidupnya bisa mencapai Rp 2,5 juta. Dengan standar KHL yang digunakan maka jumlah penduduk miskin di Jakarta jumlahnya semakin banyak.

"Kalau pakai KHL ketemulah angka Rp 2,5 juta. Tapi kan nggak enak pakai istilah KHL kayak UMP, makanya kami mengganti istilahnya dengan KHC, kebutuhan hidup cukup. Jadi komponennya persis dengan KHL," ucapnya.

Basuki juga mengkritik agar warga yang disurvei tidak semua memiliki KTP DKI. Semua warga yang berada di tempat kumuh didata padahal belum tentu memiliki KTP DKI.

"Jadi bukan meragukan, konsep memandang yang berbeda. Makanya kami juga meminta BPS melakukan survei kemiskinan yang berbeda," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Wakil Ketua Komisi A Sambut Positif Program Pemutihan Ijazah

    access_time01-05-2025 remove_red_eye1971 personFakhrizal Fakhri
  2. Ingub No 6/2025 Efektif Bentuk Kebiasaan Baru Gunakan Transportasi Umum

    access_time30-04-2025 remove_red_eye1765 personFakhrizal Fakhri
  3. DPRD DKI Ingatkan Warga Waspada Informasi Palsu Rekrutmen PPSU

    access_time30-04-2025 remove_red_eye1655 personFakhrizal Fakhri
  4. DPRD DKI Adakan Fit and Proper Test Calon Wali Kota dan Pejabat Tinggi

    access_time02-05-2025 remove_red_eye1598 personFakhrizal Fakhri
  5. Legislator Dorong Perluasan Aturan ASN DKI Gunakan Transportasi Umum

    access_time01-05-2025 remove_red_eye1405 personFakhrizal Fakhri

Hitung Mundur 22 Juni 2027

00
Hari
00
Jam
00
Menit
00
Detik