Turunnya angka kemiskinan di Ibukota tidak lepas dari peran serta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam menekan inflasi melalui sejumlah program.

Kita sudah mulai subsidi pangan. Jadi kebutuhan dasar harganya diatur Pemprov

Salah satunya program subsidi pangan dan bahan dasar bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Kita sudah mulai subsidi pangan. Jadi kebutuhan dasar harganya diatur Pemprov. Jika pengeluaran kebutuhan dasar menurun masyarakat bisa lebih sejahtera," kata Sri Haryati, Kepala Biro Perekonomian Setda DKI Jakarta, Senin (1/8).

Sri mengungkapkan, hingga Maret 2016, jumlah penduduk miskin di Ibukota sebanyak 384,30 ribu orang atau 3,75 persen. Angka tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan Maret 2015 yang sebanyak 398,92 ribu orang atau 3,93 persen.

"Jadi tingkat kemiskinan di DKI pada Maret 2016 menurun sebesar 14,62 ribu orang atau 0,18 poin dibanding Maret 2015," terangnya.

Menurut Sri, perbandingan angka kemiskinan tidak dapat langsung disimpulkan dengan melihat angka pada September 2015 dengan Maret 2016. Hal tersebut harus dilihat secara menyeluruh untuk melihat naik turunnya garis kemiskinan.

"BPS cek pendekatan kebutuhan dasar untuk datanya, namun tidak semuanya itu ber-KTP DKI. Makanya tidak bisa disimpulkan jika perbandingan September 2015 dan Maret 2016," tandasnya.