You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
DKI Masuk Nominasi TPID Terbaik Award 2015
photo Reza Hapiz - Beritajakarta.id

DKI Masuk Nominasi TPID Terbaik Award 2015

Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) DKI Jakarta masuk nominasi TPID Terbaik 2015 tingkat nasional. DKI Jakarta menjadi nominasi bersama dengan Jawa Barat dan Jawa Tengah, untuk wilayah Jawa.

Keluarkan anggaran APBD secepatnya. Baik provinsi, kabupaten kota. Seawal mungkin. Uang beredar akan menambah pertumbuhan ekonomi di daerah

Namun, kali ini Jawa Tengah berhasil meraih juara, bersama dengan Sumatera Utara dari wilayah Sumatera dan Bali dari wilayah Timur Indonesia. Sementara di tingkat kota/kabupaten pemenang TPID terbaik yakni Padang, Jember, dan Samarinda. Penghargaan kepada provinsi dan kota/kabupaten diberikan langsung oleh Presiden RI, Joko Widodo.

"Selamat kepada pemenang," kata Jokowi, saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) VII TPID, di Hotel Sahid, Kamis (4/8).

DKI Bentuk Roadmap Pengendalian Inflasi

Pada kesempatan ini turut dihadiri oleh seluruh kepala daerah. Seperti Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama; Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, serta beberapa lainnya.

Jokowi meminta agar pemerintah daerah bisa mengeluarkan anggarannya. Sehingga perekonomian rakyat bisa berjalan dengan baik.

"Keluarkan anggaran APBD secepatnya. Baik provinsi, kabupaten kota. Seawal mungkin. Uang beredar akan menambah pertumbuhan ekonomi di daerah," ujarnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1182 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1156 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye944 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye925 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye844 personBudhi Firmansyah Surapati