You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Penerapan Full Day School di DKI Tunggu Kajian
photo Reza Hapiz - Beritajakarta.id

Penerapan Full Day School di DKI Tunggu Kajian

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mempelajari wacana memperpanjang jam sekolah atau full day school untuk siswa SD-SMP hingga pukul 17.00 yang diusulkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Saya nggak tahu cocok nggak. Ini dilempar wacananya kan mesti ada kajian. Tunggu kajian saja

"Itu kan baru diusulkan. Nanti dipelajari saja," kata Basuki Tjahaja Purnama, Gubernur DKI Jakarta, di Balai Kota DKI, Selasa (9/8).

Menurut Basuki, beberapa gedung sekolah di Jakarta juga masih ada yang digunakan untuk dua sekolah yang berbeda. Namun jumlahnya juga sudah berkurang, karena mulai dihilangkan.

Siswa Setuju Perubahan Jam Masuk Sekolah

"Sebetulnya sih nggak masalah, cuma kesulitannya adalah ada sekolah-sekolah yang satu sekolah dipakai dua misalnya," ujarnya.

Kendati demikian dirinya juga belum bisa memastikan apakah kebijakan tersebut cocok diterapkan di Jakarta. Karena memang harus ada kajian terlebih dahulu. "Saya nggak tahu cocok nggak. Ini dilempar wacananya kan mesti ada kajian. Tunggu kajian saja," tandasnya.

Seperti diketahui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menggagas sistem full day school untuk pendidikan dasar (SD dan SMP), baik negeri maupun swasta. Alasannya agar anak tidak sendiri di rumah ketika orangtua mereka masih bekerja.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1200 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1188 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye985 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye954 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye862 personBudhi Firmansyah Surapati