You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Lahan Sengketa Juga Dikenakan PBB
.
photo Ilustrasi - Beritajakarta.id

DKI akan Tagih PBB Lahan Sengketa

Untuk meminimalisir jumlah penyerobotan lahan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menagih Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap lahan sengketa.

Kami juga nggak mau lepasin gitu, sekarang tanah-tanah terlantar itu, kami langsung kenakan tagihan PBB

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, pajak terhutang nantinya akan ditagih kepada pihak yang mengakui memiliki lahan mencapai 10 tahun.

"Kami juga nggak mau lepasin gitu, sekarang tanah-tanah terlantar itu, kami langsung kenakan tagihan PBB," kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (16/8).

Pembelian Lahan di DKI Terkendala Gugatan Kepemilikan

Jika ada 10 pihak yang mengaku memiliki lahan maka tagihan PBB akan diberikan kepada mereka. Basuki yakin dengan cara ini bisa mengurangi mafia tanah. Karena mereka akan berpikir ulang jika akan melakukan gugatan.

"Jadi kalau kamu berantem lima orang atau 10 orang satu tanah nih, terserah siapa yang mau ngaku, ngaku semua nih, copy PBB nya kamu pegang nih, berarti langsung kalau tahun ini saya buka, langsung hutang 10 tahun terakhir," ucapnya.

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga akan mengambil alih sementara lahan sengketa. Jika sudah ada ketetapan hukum lahan itu akan dikembalikan lagi.

Lahan akan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, seperti lahan perkebunan, tempat parkir, atau tempat berjualan pedagang kaki lima (PKL).

"Kami akan sita kalau ada yang sengketa, bisa dibikin taman, tanamin pohon buah-buahan, bisa bikin buat parkir sistem knockdown, banyak gunanya," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Relaunching Sirukim, Jamin Kemudahan dan Akuntabilitas Akses Rusunawa

    access_time27-05-2025 remove_red_eye1490 personDessy Suciati
  2. Optimalisasi Layanan Publik, Pramono Kenalkan Fitur Baru JAKI

    access_time28-05-2025 remove_red_eye1379 personDessy Suciati
  3. Rano Tegaskan Komitmen DKI Jamin Kesetaraan dan Kelola Keberagaman

    access_time27-05-2025 remove_red_eye1231 personBudhi Firmansyah Surapati
  4. Komisi E Tinjau Proyek Rehabilitasi Empat Sekolah

    access_time28-05-2025 remove_red_eye878 personFakhrizal Fakhri
  5. Pramono-Rano Luncurkan 100 CCTV Keamanan Warga

    access_time28-05-2025 remove_red_eye873 personBudhi Firmansyah Surapati

Hitung Mundur 22 Juni 2027

00
Hari
00
Jam
00
Menit
00
Detik