You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Pembelian Lahan eks Kedubes Inggris Diminta Dikaji Ulang
photo Reza Hapiz - Beritajakarta.id

DPRD Minta Rencana Pembelian Lahan Eks Kedubes Inggris Dikaji

Badan anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, meminta dikaji rencana pembelian lahan eks Kedubes Inggris di kawasan Bundaran HI, Menteng.

Lahannya hanya sekitar 5.000 meter dan dana pembebasannya sekitar Rp 500 Miliar. Kalau fokusnya penambahan ruang terbuka hijau, beli di tempat lain bisa lebih luas

"Lahannya hanya sekitar 5.000 meter dan dana pembebasannya sekitar Rp 500 Miliar. Kalau fokusnya penambahan ruang terbuka hijau, beli di tempat lain bisa lebih luas," ujar Taufiqurrahman, Anggota Banggar DPRD DKI Jakarta, Senin (22/8).

Selain itu, lokasi tersebut dinilai tidak efektif dibangun taman dan tempat penyampaian aspirasi. Pasalnya, bangunan yang ada di dalam tidak bisa dirobohkan karena memiliki nilai sejarah.

Pembelian Lahan Eks Kedubes Inggris akan Dipercepat

"Kalau orang demo itu kan senangnya di jalan. Jadi asas manfaatnya tolong dipertimbangkan lagi karena ini cukup besar," katanya.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah mengatakan, pemikiran awal pembelian lahan sebagai lokasi bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi. Apalagi, kawasan Bundaran HI sering menjadi tempat menyampaikan aspirasi.

"Karena itu, rencananya di lokasi akan dibangun taman aspirasi. Sebelumnya juga sudah ada di depan Istana, jadi biar tidak ke jalan demonya," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye10089 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1311 personAnita Karyati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1226 personFakhrizal Fakhri
  4. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1194 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye957 personBudhi Firmansyah Surapati