You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Komisi D Pertanyakan Sejumlah Penambahan Anggaran
.
photo Reza Hapiz - Beritajakarta.id

Komisi D Pertanyakan Penambahan Anggaran Sejumlah SKPD

Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, mempertanyakan pagu anggaran yang direncanakan sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2016.

Termasuk penambahan biaya kinerja di Dinas Penataan Kota yang diajukan sebesar Rp 50 miliar

Pasalnya, sejumlah penambahan dinilai tidak sesuai dengan perimbangan.

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Iman Satria menegaskan, akan mempertanyakan sejumlah pagu anggaran yang diajukan sejumlah SKPD pada APBD-P 2016. Menurutnya, sejumlah penambahan anggaran dengan perimbangan yang ada tidak sesuai.

DPRD DKI Minta Pembangunan Rusun Dipercepat

"Kita konsen dengan penambahan yang diajukan. Kalau belum perlu maka akan kita coret," ujarnya, Senin (22/8).

Sejumlah dinas yang dicermati penambahan anggarannya, seperti pengelola Taman Margasatwa Ragunan (TMR) yang memiliki pendapatan tapi dipakai lagi untuk dana operasional. Menurutnya akan ditanya lebih rinci apakah dana tersebut harus masuk dulu dalam pendapatan daerah.

"Termasuk penambahan biaya kinerja di Dinas Penataan Kota yang diajukan sebesar Rp 50 miliar. Kita tidak mau uang dihamburkan tidak jelas," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Kolaborasi Transjakarta - Telkomsel Tingkatkan Pelayanan bagi Pelanggan

    access_time19-12-2024 remove_red_eye1458 personAldi Geri Lumban Tobing
  2. Pemprov DKI Tetapkan UMSP 2025, Ini Rinciannya

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1386 personFolmer
  3. Operasi Modifikasi Cuaca Efektif Kurangi Curah Hujan di DKI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1292 personBudhi Firmansyah Surapati
  4. Transjakarta Uji Coba Layanan 'Open Top Tour of Jakarta'

    access_time21-12-2024 remove_red_eye1267 personAldi Geri Lumban Tobing
  5. Pemprov DKI Raih Penghargaan Indeks Reformasi Hukum dari Kementerian Hukum RI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1134 personFolmer