Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta meminta para wali kota ikut melakukan pengawasan lelang fisik di wilayahnya. Sehingga, pembangunan berjalan dengan baik dan tidak menyimpang dari rencana.

Jadi tidak bolehlah karena alasan efisiensi tapi tidak sesuai. Wali kota harus kontrol penuh

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Syarif mengatakan, pengawasan penting dilakukan agar pengerjaan pembangunan tidak menyimpang dari rencana. Sebagai pejabat di wilayah, bila terdapat penyimpangan, wali kota juga akan dimintai pertanggungjawaban.

"Kalau bisa wali kota awasi. Kalau bermasalah seperti pembangunan kantor Camat Ciracas, yang akan kita telepon wali kota," ujarnya, Selasa (23/8).

Menurutnya, dalam melakukan penganggaran, wali kota tidak bisa mengesampingkan kualitas pekerjaan dengan alasan efisiensi anggaran. Wali kota juga harus memiliki tanggung jawab di wilayah untuk memastikan pekerjaan fisik sesuai kapasitas.

"Jadi tidak bolehlah karena alasan efisiensi tapi tidak sesuai. Wali kota harus kontrol penuh," tandasnya.