Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengaku telah memiliki konsep penataan kawasan kumuh di Ibukota. Warga akan ditawarkan untuk pembangunan rumah susun (rusun).

Kalau kamu kasih saya tanah 100 meter begitu jadi apartemen saya kasih kamu satu setengah kali atau dua kali lah nanti deal gimana

Bagi yang memiliki sertifikat hak milik (SHM) maka luas lahan yang diganti menjadi satu setengah kali lipat. Konsep rusun dinilai cocok diterapkan di daerah kumuh yang memiliki keterbatasan lahan. Sehingga lahan bisa dimanfaatkan untuk fasilitas lainnya seperti taman.

"Kami sudah ada konsep. Terus saya mau tawarkan ke tempat padat seperti di Tambora. Kalau kamu kasih saya tanah 100 meter begitu jadi apartemen saya kasih kamu satu setengah kali atau dua kali lah nanti deal gimana," kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (26/8).

Basuki mengatakan, konsep tersebut akan diterapkan di semua kawasan kumuh, tidak hanya Tambora saja. Semua lahan yang ada nantinya milik DKI, tetapi warga tetap miliki SHM untuk rusun yang ditempatinnya.

"Itu cara membenahi kawasan kumuh yang padat di Jakarta. Lahan sisanya yang tidak dibangun rusun, akan jadi taman," ucapnya.

Sementara bagi warga yang tidak memiliki SHM, mereka akan direlokasi ke rusun lainnya. Namun mereka akan dikenakan biaya retribusi setiap harinya antara Rp 10-15 ribu.

Basuki menambahkan rusun yang dibangun dengan berbagai fasilitas. Seperti saluran gas, lift, taman, dan lain sebagainya. "Saya juga minta semua mesti pakai gas," tandasnya.