You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Wagub Ingin Pelayanan Penyakit TB Lebih Dekat Dengan Masyarakat
.
photo Yopie Oscar - Beritajakarta.id

Fasilitas Kesehatan untuk Penanganan TB Harus Diperbanyak

Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat meminta Dinas Kesehatan DKI Jakarta untuk mendekatkan fasilitas kesehatan terhadap masyarakat, khususnya penanganan penyakit Tuberculosis (TB).

Saya ingin pelayanan kesehatan TB bisa dilakukan di Puskesmas baik di kelurahan, kecamatan serta Rumah Sakit Umum Kecamatan (RSUK)

"Saya ingin pelayanan kesehatan TB bisa dilakukan di Puskesmas baik di kelurahan, kecamatan serta Rumah Sakit Umum Kecamatan (RSUK)," kata Djarot di Balai Kota, Selasa (20/9).

Ia menambahkan, petugas juga diminta untuk memberikan pemahaman mengenai penyakit TB. Sehingga masyarakat mengerti dampak akibat penyakit tersebut, jika tidak segera diobati, karena dapat menular kepada orang lain.

Djarot akan Membuat Jurnal Internasional Terindeks Scopus

"Pengobatan TB juga harus rutin dan terus menerus dilakukan dan paling sedikit selama enam bulan," ujarnya.

Menurutnya, pengobatan TB tidak hanya dilakukan oleh Dinas Kesehatan saja, tetap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya, seperti Dinas Perumahan dan Dinas Sosial.

"Penanganan penyakit ini juga harus fokus di kawasan padat penduduk serta rumah susun. Karena penyakit ini sangat cepat menyebar," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Kolaborasi Transjakarta - Telkomsel Tingkatkan Pelayanan bagi Pelanggan

    access_time19-12-2024 remove_red_eye1433 personAldi Geri Lumban Tobing
  2. Pemprov DKI Tetapkan UMSP 2025, Ini Rinciannya

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1339 personFolmer
  3. Operasi Modifikasi Cuaca Efektif Kurangi Curah Hujan di DKI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1263 personBudhi Firmansyah Surapati
  4. Transjakarta Uji Coba Layanan 'Open Top Tour of Jakarta'

    access_time21-12-2024 remove_red_eye1197 personAldi Geri Lumban Tobing
  5. Pemprov DKI Raih Penghargaan Indeks Reformasi Hukum dari Kementerian Hukum RI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1108 personFolmer