You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Djarot Nilai Jakarta Jadi Faktor Penentu Harga Kebutuhan Pokok di Indonesia
.
photo Yopie Oscar - Beritajakarta.id

DKI akan Jaga Harga Kebutuhan Pokok

Sebagai Ibukota negara, DKI Jakarta berperan besar dalam menentukan harga kebutuhan pokok. Perlidungan kepada produsen, terutama dari hasil pertanian akan dilakukan Pemerintah Provinsi DKI.

DKI berkomitmen untuk memberikan proteksi perlindungan kepada produsen dalam bentuk memberikan kepastian harga

"DKI ini yang sebetulnya yang menentukan harga pangan nasional. Harga pangan itu menyangkut masalah persepsi. Misalnya harga bawang di Kramat Jati satu kilogram Rp 30 ribu, maka harga di Cipinang semuanya harus ikut," ujar Djarot Saiful Hidayat, Wakil Gubernur DKI Jakarta, usai menerima audiensi Tim Media Gerakan Kedaulatan Pangan Nusantara, di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (28/9).

Oleh karena itu, lanjut Djarot, Pemprov DKI akan segera membangun pusat perkulakan di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur. Dari situlah pengendalian harga bisa dilakukan oleh Pemprov DKI.

Bantuan Sembako Bagi Korban Puting Beliung di Pulau Tidung Didistribusikan

"DKI berkomitmen untuk memberikan proteksi perlindungan kepada produsen dalam bentuk memberikan kepastian harga. Supaya nilai lebih dari penghasil pertanian itu jatuh kepada petani, bukan jatuh kepada pedagang besar apalagi mafia-mafia itu," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Kolaborasi Transjakarta - Telkomsel Tingkatkan Pelayanan bagi Pelanggan

    access_time19-12-2024 remove_red_eye1447 personAldi Geri Lumban Tobing
  2. Pemprov DKI Tetapkan UMSP 2025, Ini Rinciannya

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1370 personFolmer
  3. Operasi Modifikasi Cuaca Efektif Kurangi Curah Hujan di DKI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1282 personBudhi Firmansyah Surapati
  4. Transjakarta Uji Coba Layanan 'Open Top Tour of Jakarta'

    access_time21-12-2024 remove_red_eye1247 personAldi Geri Lumban Tobing
  5. Pemprov DKI Raih Penghargaan Indeks Reformasi Hukum dari Kementerian Hukum RI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1123 personFolmer