You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
DKI Sempat Surati Kemenakartrans Soal Rumus UMP
photo Yopie Oscar - Beritajakarta.id

DKI Telah Surati Kemenakertrans Soal Rumus UMP

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sudah sempat menyurati Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi untuk penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) di Ibukota. Dalam surat tersebut meminta agar nilai UMP bisa menggunakan rumus yang biasa digunakan yakni berdasarkan nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Jadi semua harus sesuai PP. Kami sudah mengirim surat agar penetapan UMP dengan rumus kami, tapi ditolak

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, permintaan tersebut ditolak. Karena penetapan UMP di semua daerah harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan.

"Jadi semua harus sesuai PP. Kami sudah mengirim surat agar penetapan UMP dengan rumus kami, tapi ditolak," kata Basuki saat rapat dengan Dewan Pengupahan di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (24/10).

DKI Pastikan Penetapan UMP 1 November

Basuki menegaskan untuk menentukan UMP 2017 pihaknya akan mengikuti PP yang ada. Namun ke depan, setelah pihaknya berhasil menekan berbagai harga kebutuhan, mulai dari sembako, perumahan, transportasi, kesehatan, serta bisa menciptakan peluang usaha maka akan diajukan agar menggunakan rumus KHL.

"Sekarang kami harus taat hukum, nggak ada negosiasi sekarang harus ikut PP. Kami sudah berusaha juga agar tidak merugikan semua pihak, baik buruh dan pengusaha," katanya.

Sesuai penghitungan berdasarkan PP nilai UMP DKI diperoleh angka Rp 3.351,040 atau naik 8,11 persen. Rumusnya yang digunakan yakni UMP tahun berjalan ditambah dengan pertumbuhan ekonomi nasional, ditambah inflasi nasional.

Sementara dari unsur buruh atau pekerja, UMP berpatokan pada nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang telah disurvei. Pekerja melakukan survei di tujuh pasar tradisiolal, dengan nilai KHL sebesar Rp 3,491.607.

Angka tersebut kemudian ditambah dengan pertumbuhan ekonomi Jakarta dan inflasi Jakarta. Sesuai perhitunggannya nilai yang muncul adalah Rp 3.831.690 atau naik sekitar 23 persen.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Gubernur Pramono Izinkan Penertiban Tujuh Rumah Tanpa Izin di Lahan Dispora

    access_time13-11-2026 remove_red_eye33526 personFakhrizal Fakhri
  2. Penebangan Pohon Keropos untuk Lindungi Keselamatan Warga

    access_time14-11-2026 remove_red_eye14833 personFakhrizal Fakhri
  3. Pramono Minta Jalan Longsor di Pasar Minggu Ditangani Permanen

    access_time11-11-2026 remove_red_eye8296 personDessy Suciati
  4. Wagub Ajak 500 Pelajar Duta Trantibum Aktif Jaga Jakarta

    access_time16-11-2026 remove_red_eye6519 personBudhi Firmansyah Surapati
  5. Pramono Putuskan Lima Persoalan dalam Rapat di Kramat Jati

    access_time13-11-2026 remove_red_eye5774 personFakhrizal Fakhri