Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama Badan Urusan Logistik (Bulog) memperpanjang kerja sama dalam hal distribusi beras. Dari kerja sama tersebut, Bulog berkomitmen akan menyediakan stok beras sebanyak 75 ribu ton hingga Maret 2017 mendatang.

Sampai Maret, Bulog akan mendukung kami dengan menyediakan 75 ribu ton beras

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menyampaikan, kerja sama serupa telah dilakukan tahun lalu. Hasilnya harga beras di Ibukota stabil karena adanya dukungan beras dari Bulog.

"Jadi kami ada kesepakatan seperti tahun lalu. Makanya tahun ini sampai Maret, Bulog akan mendukung kami dengan menyediakan 75 ribu ton beras," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (25/10).

Basuki mengungkapkan, pasokan beras dari Bulog ini nantinya akan didistribusikan melalui PT Food Station Tjipinang Jaya dan PD Pasar Jaya. Diharapkan dengan distribusi yang lancar, harga di pasaran bisa ditekan.

"Kalau ingin menekan inflasi, pertumbuhan ekonomi dan logistik, distribusi harus baik. Sekarang kami gabung. Logistik dan distribusi kami satukan," ucapnya.

Ia optimistis langkah seperti ini dapat menghilangkan pedagang yang kerap melakukan penimbunan barang. Sebab, apabila jumlah beras di pasaran berkurang, pihaknya akan langsung melakukan distribusi.

"Kami harapkan nggak ada pedagang manapun yang nekat timbun barang. Kalau mereka nekat timbun barang pasti rugi. Karena uang, stok dan distribusi jaringan kami cukup. Termasuk daging sapi dan daging kerbau yang mulai masuk," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog, Djarot Kusumayakti mengaku siap menyediakan kebutuhan pangan di Ibukota. Pemprov DKI Jakarta sendiri akan bertugas menyiapkan fasilitas distribusinya.

"Intinya hari ini ada kesepakatan baru. Kami akan mem-back up penuh apa yang menjadi kebutuhan pangan, bahan pokok di Jakarta. Untuk itu Pak Gubernur menyiapkan fasilitas distribusi dan transportasinya," tuturnya.

Ia menambahkan, kerja sama ini juga bertujuan menjaga inflasi di Ibukota. Terlebih kerja sama sebelumnya sudah terbukti berjalan dengan baik.

"DKI akan menjadi sebuah barometer negeri ini, tentu akan dipakai untuk contoh daerah lain," tandasnya.