You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Gubernur Cuti Pembahasan RAPBD DKI 2017 Tetap Jalan
photo Reza Hapiz - Beritajakarta.id

Gubernur Cuti, Pembahasan RAPBD DKI 2017 Tetap Jalan

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama memastikan pembahasan RAPBD 2017 tetap akan berjalan meski dirinya cuti kampanye. Terlebih telah dibuat sistem e-budgeting untuk pembahasannya.

Ini jalan RAPBD-nya. KUA-PPAS-nya juga mau dibahas, semua sudah mau kami susun

Basuki mengatakan, pembahasan Kebijakan Umum APBD Prioritas Plafon Sementara (KUA-PPAS) 2017 tengah disusun. Dalam waktu dekat akan diserahkan kepada DPRD DKI Jakarta untuk pembahasan.

"Ini jalan RAPBD-nya. KUA-PPAS-nya juga mau dibahas, semua sudah mau kami susun," kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (25/10).

DKI Serahkan KUAPPAS Perubahan 2016

Basuki bersama dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat akan cuti selama masa kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017. Keduanya akan cuti selama empat bulan, mulai 28 Oktober 2016-11 Februari 2017.

Sehingga dirinya tidak sempat untuk melakukan pembahasan RAPBD 2017. Sesuai batas waktu yang diberikan Kementerian Dalam Negeri (Mendagri), pengesahan APBD yakni 30 November.

Basuki akan digantikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) yang ditunjuk oleh Kemendagri. Rencananya Plt akan dilantik pada Rabu (26/10) esok.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 74/2016 Plt akan memiliki tugas khusus yang diamanahkan di luar wewenang yang seharusnya.

Penugasan ini di antaranya menyukseskan pilkada, menyelasikan APBD 2017, dan menata organisasi perangkat daerah sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No 18/2016.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye11236 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1341 personAnita Karyati
  3. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1275 personFakhrizal Fakhri
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1274 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye987 personBudhi Firmansyah Surapati