You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Plt Gubernur DKI Meminta Hadapi Pilkada, Birokrat Harus Netral
photo TP Moan Simanjuntak - Beritajakarta.id

Plt Gubernur Ingatkan Kembali PNS Jaga Netralitas

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono kembali mengingatkan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) DKI untuk tetap menjaga netralitas di masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta tahun 2017.

Sesuai aturan, para pimpinan wilayah dari lurah, camat, wali kota dan PNS harus netral

"Sesuai aturan, para pimpinan wilayah dari lurah, camat, wali kota dan PNS harus netral. Selain itu juga harus turut menjaga keamanan dan ketentraman dengan menciptakan suasana yang tetap kondusif," katanya saat berkunjung ke Kantor Wali Kota Jakarta Barat, Kamis (10/11).

Pria yang akrab disapa Soni ini mengimbau PNS DKI untuk profesional dan tidak memihak kepada salah satu kandidat yang bertarung dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Para birokrat sebaliknya diminta ikut serta mensukseskan pilkada agar berjalan lancar, aman dan juga tentram.

Plt Gubernur DKI Fokus Pada Tiga Poin Kerja

"Kecuali ada permasalahan di lapangan. Para pimpinan wilayah bersama petugas keamanan dapat hadir. Tapi itupun hanya untuk mendinginkan suasana," jelasnya.

Ia berharap suasana Ibukota selama musim pilkada dapat tetap kondusif. Karena itu para lurah di masing-masing wilayah diserukan untuk memasang spanduk dengan slogan 'Kita Semua Bersaudara'.

 

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye10814 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1327 personAnita Karyati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1249 personFakhrizal Fakhri
  4. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1241 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye969 personBudhi Firmansyah Surapati