Pemerintah Provinsi (PemproV) DKI Jakarta berencana mengajukan tambahan pinjaman kepada Japan International Cooperation Agency (JICA) untuk pembangunan Mass Rapid Transit (MRT).

Jadi kekurangan Rp 2,56 triliun akan dibayar melalui loan, tidak melalui APBD. Kami akan bersurat kepada Kementerian Keuangan dan Bappenas

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono mengatakan, untuk menutupi kekurangan anggaran tersebut tidak akan diambil dari APBD DKI Jakarta. Melainkan akan mengajukan tambahan dari JICA selaku pemberi pinjaman.

"Jadi kekurangan Rp 2,56 triliun akan dibayar melalui loan, tidak melalui APBD. Kami akan bersurat kepada Kementerian Keuangan dan Bappenas," ujarnya, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (23/11).

Menurutnya, proses tamabahan pinjaman ini tidak akan memakan waktu lama. Karena hanya tinggal melakukan perubahan perjanjian atau addendum. "Itu namanya addendum saja. Kecuali loan-nya belum ada, ini kan payungnya sudah ada. Jadi prosesnya cepat tidak sampai setahun," ucapnya.

Tambahan anggaran ini karena dipengaruhi tiga faktor. Pertama, adanya aturan baru dari Pemprov DKI Jakarta terkait dengan koefisien gempa. Penyebab kedua, masalah pembebasan lahan untuk proyek MRT layang. Sehingga pihaknya harus melakukan perubahan desain beberapa titik stasiun.

Ketiga, mengenai harga yang berlaku pada saat kontrak perlu dievaluasi kembali. Berdasarkan perhitungan kekurangan anggaran mencapai Rp 2,56 triliun.

Seperti diketahui pembangunan MRT fase 1 ini mendapat pinjaman dari pemerintah Jepang melalui JICA. Untuk fase 1 total anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 14,178 triliun atau 123,36 juta Yen.