You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak melarang mereka yang ingin datang ke Jakarta pasca lebaran untuk mengadu peruntungan..
photo Yopie Oscar - Beritajakarta.id

Basuki: Pendatang Tinggal di Pinggir Sungai Dipulangkan

Sudah menjadi tradisi, setiap pasca Lebaran Jakarta selalu diserbu pendatang baru dari berbagai daerah. Bahkan tahun ini, jumlah pendatang baru diperkirakan mencapai 68 ribu orang.

Silakan mengadu nasib di Jakarta. Kalau dia tinggal di pinggir sungai, ya kita pulangin

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama, mengatakan, sebagai ibu kota negara, Jakarta terbuka bagi siapapun yang ingin mencari penghidupan lebih baik. Pemprov DKI Jakarta, kata Basuki, tidak bisa melarang warga dari berbagai daerah datang ke Jakarta.

"Siapapun boleh datang Jakarta asalkan mematuhi aturan kependudukan yang berlaku," kata Basuki di Balaikota, Senin (4/8).

68 Ribu Pendatang Baru Bakal Datangi Ibu Kota

Pendatang baru yang ingin mengadu nasib di Jakarta tentu harus memiliki uang dan keterampilan bermanfaat sehingga tidak menjadi pengangguan di ibu kota. "Silakan mengadu nasib di Jakarta. Kalau dia tinggal di pinggir sungai, ya kita pulangin," tegas Basuki.

Dikatakan Basuki, Pemprov DKI akan konsen untuk menertibkan kawasan kumuh yang ada di ibu kota. "Semua yang tinggal di pinggir rel kereta, pinggir sungai, dan di kolong tol akan kita tertibkan," ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta Purba Hutapea menegaskan, Pemprov DKI tidak akan melarang pendatang untuk berbondong-bondong pindah ke ibu kota usai Lebaran. Namun pendatang diminta menaati sejumlah aturan kependudukan yang berlaku.‬

‪"Tidak bisa dilarang, ini kan ibu kota. Sama saja seperti orang Jakarta ke Bandung, Aceh, Medan tidak dilarang. Tapi harus ada aturannya. Boleh datang, tapi ada aturannya," tandasnya.‬

‪Ia menjelaskan, sejumlah aturan yang wajib dipatuhi para pendatang baru di Jakarta di antaranya pendatang dilarang  berdagang di kaki lima, dilarang tinggal di luar tempat yang ditentukan (misalnya di bantaran kali), serta larangan menjadi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) seperti pengemis, gelandangan, dan anak jalanan.‬

‪"Kita sosialisasi aturan di bidang kependudukan dan jemput bola. Jika mereka melanggar, sanksi tegas penertiban akan diberlakukan dengan bekerja sama dinas terkait," jelasnya.‬

‪Ia menambahkan, pihaknya untuk sementara tidak akan menggelar Operasi Yustisi Kependudukan (OYK) di Jakarta. Sebagai penggati, Pemprov DKI Jakarta akan menggelar operasi Bina Kependudukan (Binduk).‬

‪"Dalam Operasi Binduk tidak ada KTP dan pengadilan tindak pidana ringan (tipiring) di tempat, seperti operasi yustisi kependudukan," tandasnya.‬

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Komitmen Terhadap Transparansi Pengelolaan Pajak

    access_time17-06-2025 remove_red_eye1931 personDessy Suciati
  2. Ratusan Tenaga Pendidik Diedukasi Budaya Antikorupsi

    access_time19-06-2025 remove_red_eye1513 personFolmer
  3. Komisi A Dorong Reformasi Anggaran dan Tata Kelola Pemerintahan

    access_time20-06-2025 remove_red_eye1338 personFakhrizal Fakhri
  4. Aparatur BPPJ DKI Ditanamkan Budaya Antikorupsi

    access_time17-06-2025 remove_red_eye1177 personFolmer
  5. Beragam Bunga Hiasi Kantor Wali Kota Jakut Jelang HUT ke-498 Jakarta

    access_time19-06-2025 remove_red_eye1151 personAnita Karyati

Hitung Mundur 22 Juni 2027

00
Hari
00
Jam
00
Menit
00
Detik