Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta meminta anggaran kegiatan ratusan personel Barisan Relawan Kebakaran (Balakar) kembali dialokasikan dalam dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBD) DKI Jakarta tahun 2017.

Kami menilai keberadaan anggota balakar sangat mendesak

Sebelumnya, anggaran kegiatan relawan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (PKP) DKI Jakarta sebesar Rp 26 miliar ini dicoret saat pembahasan Kebijakan Umum APBD-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2017.

"Kami telah meminta agar pimpinan SKPD terkait berkoordinasi dengan Sekda DKI Jakarta selaku Ketua TAPD untuk mengajukan kembali anggaran Balakar di RAPBD DKI 2017," kata Riano P Ahmad, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Selasa (6/12). 

Riano menilai, keberadaan anggota Balakar sangat dibutuhkan untuk membantu personel pemadam kebakaran di lapangan. Karena itu pihaknya siap memperjuangkan agar anggaran kegiatan Balakar masuk dalam RAPBD DKI 2017. "Kami menilai keberadaan anggota balakar sangat mendesak," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PKP DKI Jakarta Subejo menjelaskan, pihaknya semula mengusulkan 603 anggota Balakar dapat menerima penghasilan setara Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI dalam KUA-PPAS 2017. "Namun, Banggar DPRD mencoret usulan karena jumlah Pekerja Harian Lepas (PHL) sudah lebih banyak dari Pegawai Negeri Sipil (PNS)," ungkapnya.

Subejo berharap anggaran kegiatan Balakar dapat dimasukan dalam RAPBD DKI 2017 untuk membantu tugas para personelnya mengatasi kebakaran di lapangan.

"Anggota Balakar saat ini telah dibekali keterampilan untuk membantu tugas persone l damkar di lapangan," tandasnya.