You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Bappeda Monitoring Evaluasi Kegiatan di Jakarta Smart City
photo Jhon Syah Putra Kaban - Beritajakarta.id

Bappeda Lakukan Monev Kegiatan di Jakarta Smart City

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi DKI Jakarta melakukan monitoring evaluasi (Monev) program kegiatan yang ada di kantor Jakarta Smart City, Balai Kota DKI, Jakarta Pusat.

Ini kegiatannya sudah selesai dan telah dioptimalkan pelaksanaannya. Ini akan menjadi catatan Bappeda diperencanaan anggaran berikutnya

Kepala Sub Bidang Pemerintahan Bappeda DKI Jakarta, Dany Sumirat mengatakan, kegiatan monitoring pada program aplikasi smart city dan pengelolaan teknologi informasi.

"Ini kegiatannya sudah selesai dan telah dioptimalkan pelaksanaannya. Ini akan menjadi catatan Bappeda diperencanaan anggaran berikutnya," ujarnya, Jumat (23/12).

Kantor Kelurahan Kebayoran Lama Utara Perlu Direnovasi

Selain perencanaan penyerapan anggaran, saat ini juga dinilai sudah di atas 95 persen. Ini juga tidak kalah penting dalam melaksanakan program tepat waktu.

Kasubag TU Unit Pengelola (UP) Jakarta Smart City, Wise Citra Dewi mengatakan, di tahun anggaran 2016 pihaknya merealisasikan anggaran sebesar Rp 2,9 miliar. Anggaran ini digunakan untuk pengembangan insfrastruktur belanja tenaga ahli, belanja makan minum dan lainnya.

"Anggaran digunakan untuk pengembangan, untuk pengadaan server dan alat data dan pengadaan tenaga ahi," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1196 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1184 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye973 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye950 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye860 personBudhi Firmansyah Surapati