Untuk mendukung upaya Pemprov DKI Jakarta melakukan sterilisasi kawasan Monumen Nasional (Monas) dari pedagang kaki lima (PKL) dan preman yang kerap membuat resah pengunjung, Polda Metro Jaya akan membangun pos pengamanan di kawasan tersebut.

Seandainya dari para beking ini adalah oknum anggota maka prosesnya akan berbeda dan dilimpahkan ke masing-masing satuan

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rikwanto menjelaskan, pos pengamanan dibangun untuk membantu Pemprov DKI menghalau aktivitas PKL dan preman yang sering meresahkan. Pos pengamanan itu sendiri nantinya bisa berbentuk tenda ataupun mobil yang dirancang khusus.

"Tidak harus permanen, bisa pakai tenda atau penempatan mobil di sana. Pengamanan ini gabungan dari Satpol PP, pengamanan dalam, polisi dan TNI," ujar Rikwanto, Kamis (7/8).

Menurut Rikwanto, selain membangun pos pengamanan, pihaknya juga akan menerjunkan anggota kepolisian yang rutin berpatroli di kawasan Monas.  "Dalam operasinya, setiap jam atau minimal setiap 30 menit dilakukan patroli baik dengan mobil golf, sepeda serta berjalan kaki. Diharapkan dengan adanya petugas akan membuat masyarakat  merasa lebih nyaman serta merasa aman," katanya.

Rikwanto menegaskan, pihaknya akan menindak setiap pelanggaran yang menghalangi penertiban kawasan Monas. "Kalau mereka berperilaku seperti preman apalagi sebagai beking, maka akan kita tindak. Seandainya dari para beking ini adalah oknum anggota maka prosesnya akan berbeda dan dilimpahkan ke masing-masing satuan," tegasnya.

Selain patroli, pihak kepolisian juga mengusulkan pintu masuk dijaga supaya bisa disortir, mana pengunjung atau PKL. Sedangkan untuk menghadapi parkir liar, solusinya adalah penutupan pintu-pintu tertentu. "Dibuat saja satu-satu pintu di IRTI, seandainya mereka parkir di tempat lain maka tidak bisa masuk. Kecuali ada even dibuat situasional," tukasnya.