Wacana penarikan mobil dinas Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta terus menguat. Penarikan mobil dinas ini dinilai bisa mengefisiensi anggaran hingga sebesar Rp 250 miliar.

Kami juga untung. Kami hitung-hitung bisa untung Rp 250 miliar hemat anggaran. Karena tidak ada perawatan

"Kami juga untung. Kami hitung-hitung bisa untung Rp 250 miliar hemat anggaran. Karena tidak ada perawatan," ujar Basuki Tjahaja Purnama, Wakil Gubernur DKI Jakarta di Balaikota, Senin (11/8).

Ia menambahkan, pihaknya tidak akan membeli kendaraan bermotor untuk operasional PNS, melainkan menyewa dari swasta.

"Kami sewa semua. Kalau ada kerusakan cepat penggantian. Jadi pola yang dilakukan swasta," tambahnya.

Menurutnya, dengan pengubahan skema pemberian kendaraan operasional bagi PNS, nantinya PNS akan mendapatkan penggantian tunjangan transportasi.

"Kita tawarkan buat semua PNS, Anda mau pilih yang mana? Kami sewakan dan kasih kendaraannya atau ambil mentahnya saja,” tambahnya.

Ia mengatakan, tunjangan transportasi diberikan dalam bentuk uang yang jumlahnya bervariasi sesuai tingkat jabatan pegawai.

"Tunjangan transport untuk pegawai eselon IV sebesar Rp 4 juta, eselon III RP 7 juta, eselon II Rp 9 juta. Sistem ini akan diterapkan setelah APBD Perubahan DKI 2014 disahkan," ucapnya.

Menurutnya, sejumlah PNS Pemprov DKI juga sudah beralih menggunakan transportasi kereta api menuju kantor setiap hari. Misalnya, Andi Baso (Kepala Bappeda DKI) dan Muhammad Akbar (Kadishub DKI).

"Kalau kamu jadi Pak Akbar, kamu mau nggak punya Corrola Altis yang biaya rawatnya belasan juta. Ada penyusutan segala macam, atau kamu ambil Rp 9 juta rupiah kontan? Buat apa ada Corolla di rumah kalau nggak pernah pakai. Mending dapat 9 juta dong per bulan," ungkapnya.