You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
 22 Warga Panti Sosial Bina Netra Gunakan Hak Pilih
.
photo Budhi Firmansyah Surapati - Beritajakarta.id

22 Warga Panti Sosial Bina Netra Gunakan Hak Pilih

22 warga binaan Panti Bina Sosial Bina Netra Cahaya Bathin, Jalan Dewi Sartika Nomor 200, Cawang, Jakarta Timur menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 07, RW 03, Cawang.

Selebihnya belum memiliki hak pilih karena masih di bawah umur

Kepala Panti Bina Sosial Bina Netra Cahaya Bathin, Mukhlisin mengatakan, total warga binaan di panti sosial ini berjumlah 104 orang. Dari jumlah itu, hanya 38 di antaranya yang memiliki hak pilih dalam pilkada.

"Selebihnya belum memiliki hak pilih karena masih di bawah umur," katanya, Rabu (15/2).

Dinsos Fasilitasi Disabilitas dan Lansia Gunakan Hak Pilih

Mukhlisin melanjutkan, 16 warga binaan lain yang memiliki hak pilih tidak mendapatkan formulir C 6. Mereka terpaksa diantar ke rumah masing-masing dan melakukan pencoblosan sesuai TPS awal tempatnya mendaftar.

Sementara itu, Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 07, Sainan menjelaskan, di lingkungan ini, tercatat ada 587 warga dari RT 01, 03, 04, 05 dan RT 06 RW 03 yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

"Lansia dan penyandang disabilitas kita prioritaskan menggunakan hak pilih di TPS," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Kolaborasi Transjakarta - Telkomsel Tingkatkan Pelayanan bagi Pelanggan

    access_time19-12-2024 remove_red_eye1457 personAldi Geri Lumban Tobing
  2. Pemprov DKI Tetapkan UMSP 2025, Ini Rinciannya

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1384 personFolmer
  3. Operasi Modifikasi Cuaca Efektif Kurangi Curah Hujan di DKI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1291 personBudhi Firmansyah Surapati
  4. Transjakarta Uji Coba Layanan 'Open Top Tour of Jakarta'

    access_time21-12-2024 remove_red_eye1266 personAldi Geri Lumban Tobing
  5. Pemprov DKI Raih Penghargaan Indeks Reformasi Hukum dari Kementerian Hukum RI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1133 personFolmer