PKL Kuasai Lahan Sekitar KBT
Puluhan bidang lahan di sepanjang Kanal Banjir Timur (KBT), Jakarta Timur belum dibebaskan Pemerintah Kota Administasi Jakarta Timur. Alhasil, puluhan bidang tanah tersebut kemudian dimanfaatkan dan dikuasai pedagang kaki lima (PKL) untuk menjajakan dagangannya. Akibatnya, kawasan KBT menjadi semrawut lantaran PKL yang menjamur dan sulit ditertibkan.
Kita mau bebaskan, namun kemarin terbentur sama pileg dan pilpres. Nanti, setelah tenang akan kita bebaskan bertahap, tingkat kota sudah mengeluarkan surat peringatan
Walaupun telah dilakukan pembayaran, masih banyaknya warga yang bermukim di sekitar lahan menjadi kendala pembebasan lahan.
Camat Duren Sawit, Abu Bakar mengatakan, sebanyak 30 bidang lahan yang sudah dibayar namun belum dibebaskan berada di Kelurahan Malakasari. Sementara di Kelurahan Duren Sawit terdapat enam peta bidang lahan.
Jakarta Tergenang, Basuki Kembali Soroti Kinerja Dinas PU“Kita mau bebaskan, namun kemarin terbentur sama pileg dan pilpres. Nanti, setelah tenang akan kita bebaskan bertahap, tingkat kota sudah mengeluarkan surat peringatan (SP I),” ujarnya. Rabu (13/8).
Dikatakan Abu Bakar, ke depan akan ada beberapa bidang lahan yang akan dibebaskan namun belum dilakukan pembayaran. Seperti di Kelurahan Duren Sawit, setidaknya terdapat sembilan peta bidang tanah yang belum dibayar.
Pada tahun 2014 ini, lanjut Abu Bakar, pembebasan tanah diprioritaskan di Kelurahan Pulo Gebang. Kalaupun nantinya kalau ada tambahan ABT (anggaran bantuan tambahan) baru akan dilimpahkan ke Duren Sawit.
“Untuk kesembilan peta bidang tanah yang belum dibayar kita harap sih secepatnya. kalau tidak harga NJOP-nya bisa naik,” katanya.
Setelah semua lahan selesai dilakukan pembayaran, sambung Abu Bakar, tidak ada lagi alasan PKL berdagang di sekitar wilayah tersebut. Pihaknya akan rutin melakukan pengawasan.
“Nantinya kita akan bentuk tim satgas gabungan untuk mengawasi kawasan KBT, meliputi UPT KBT, Dishub, Satpol PP, TNI dan Polisi,” ungkapnya.
Disamping itu, tambah Abu Bakar, pihaknya juga akan melibatkan tokoh masyarakat, RT dan RW. Sementara untuk pengamanan dan pengawasan, pihaknya akan membangun sebuah pos terpadu di satu titik di kawasan KBT.
