You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Aset SKPD Tak Terawat Segera Dialihkan ke Pemkab
photo Suparni - Beritajakarta.id

Aset SKPD di Kepulauan Seribu Didata

Tim Pemburu Aset Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Administrasi Kepulauan Seribu masih melakukan pendataan dan verifikasi aset milik Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak termanfaatkan.

Penambahan aset akan terlihat pada pertengahan Juni, sekaligus dilakukan penyerahan aset dari SKPD ke Pemkab

Kepala Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta, Ahmad Firdaus mengungkapkan, aset SKPD yang tidak termanfaatkan akan dialihkan menjadi aset Pemkab.

"Dinas Pemuda dan Olahraga serta Dinas Sosial sudah setuju asetnya dialihkan ke Pemkab karena tidak terkelola dengan baik," ujar Ahmad Firdaus, di sela-sela monitoring aset di Pulau Tengah, Kelurahan Pulau Pari, Kepulauan Seribu Selatan, Selasa (7/3).

Kepulauan Seribu Targetkan Penambahan Aset Hingga Rp 10 Triliun

Menurutnya, hal itu dilakukan agar aset Pemkab Kepulauan Seribu terus bertambah, dari Rp 1 triliun menjadi Rp 10 triliun dalam 100 hari kerja.

"Penambahan aset akan terlihat pada pertengahan Juni, sekaligus dilakukan penyerahan aset dari SKPD ke Pemkab," terangnya.

Untuk diketahui, hasil sementara pendataan aset lahan dan bangunan serta pulau-pulau kosong di luar pendataan aset SKPD sudah 37 plang yang dipasang. Meliputi, 14 plang di Pulau Pramuka, 13 plang di Pulau Panggang dan enam plang di Pulau Karya.

Selanjutnya, satu plang di Pulau Bidadari dan tiga plang di Pulau Gosong yang ada di Pulau Kelapa dan Pulau Panggang.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye11175 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1338 personAnita Karyati
  3. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1267 personFakhrizal Fakhri
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1264 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye981 personBudhi Firmansyah Surapati