Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Seribu menargetkan peningkatan aset hingga Rp 10 triliun. Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) DKI diminta segera mendata seluruh aset.

Target kita tahun ini bisa mencapai Rp 5-10 triliun kalau BPAD bisa menarik seluruh aset kita yang belum terdata

"Aset kita kalau ditotal hanya Rp 910 miliar. Target kita tahun ini bisa mencapai Rp 5-10 triliun kalau BPAD bisa menarik seluruh aset kita yang belum terdata," ujar Budi Utomo, Bupati Kepulauan Seribu, Sabtu (28/1).

Menurutnya, aset tersebut kini masih banyak yang belum terdata. Seperti pulau dan tanah yang masih sengketa, maupun dalam penguasaan masyarakat.

Sambil menunggu dikeluarkannya Surat Keterangan (SK) Gubernur untuk pemanfaatan lahan sengketa yang ada di wilayah DKI Jakarta hingga proses hukum inkrah, bisa dimanfaatkan untuk lokbin PKL atau dikerja samakan dengan swasta.

"Caranya adalah update data aset, catat dalam komputerisasi lalu tinggal diawasi pengamanan dan validasi. Sehingga siapapun bisa akses berapa sebenarnya aset Kepulauan Seribu, jadi memudahkan orang untuk investasi," tandasnya.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta mentargetkan aset di Kabupaten Kepulauan Seribu akan selesai di data selama 100 hari kerja setelah dibentuknya BPAD Kepulauan Seribu.