You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Dewan Kabupaten Badung Kunker ke DPRD DKI
photo Folmer - Beritajakarta.id

Dewan Kabupaten Badung Kunker ke DPRD DKI

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Rabu (15/3), menggelar kunjungan kerja (kunker) ke DPRD DKI Jakarta. Mereka diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik di ruang Serba Guna, lantai III Gedung DPRD.

Hak budgeting yang melekat oleh anggota dewan mengacu pada aturan hukum yang berlaku

Ketua DPRD Badung, I Putu Parwata mengatakan, kunker dilakukan untuk mendapat masukan seperti hak dan kewajiban dari wakil rakyat di Provinsi DKI Jakarta.

"Kami semaksimal mungkin menunaikan tugas menyuarakan aspirasi rakyat yang disampaikan kepada anggota legislatif," ujarnya.

DPRD Minta Program Pertanian Cabai Diperluas

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik menjelaskan, wakil rakyat di Jakarta dalam menunaikan tugas sesuai mekanisme aturan perundang - undangan yang berlaku, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 tahun 2010.

"Hak budgeting yang melekat oleh anggota dewan mengacu pada aturan hukum yang berlaku. Ketika, usulan anggaran dewan ditolak harus disertai dasar hukum yang berlaku. Begitu pula dewan berhak menolak usulan anggaran yang diajukan eksekutif karena tidak mengacu pada mekanisme usulan anggaran yang telah ditetapkan," jelasnya.

Ia menambahkan, DPRD DKI Jakarta saat ini juga sedang merevisi tata tertib mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 tahun 2010.

 

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1186 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1168 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye952 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye938 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye850 personBudhi Firmansyah Surapati