You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Info Pangan Jakarta, solusi ketahui harga pangan DKI Jakarta
photo Doc - Beritajakarta.id

Stok Pangan di Jakarta Aman Selama Ramadan

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, menjamin ketersediaan stok pangan selama Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri 1348 H, aman terkendali.

Pasar Jaya lagi beli cool storage, untuk menyimpan bahan-bahan yang dianggap rawan seperti cabai, bawang

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta, Saefullah mengatakan, PT Food Station, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI sebagai pengelola Pasar Induk Beras Cipinang, sudah mempersiapkan stok beras yang cukup untuk kebutuhan warga Jakarta.

"Aman, karena Food Station sampai sekarang sudah intervensi menyediakan beras stoknya cukup. Pasar Jaya lagi beli cool storage, untuk menyimpan bahan-bahan yang dianggap rawan seperti cabai, bawang. Sudah mau dibeli, sudah disurvei juga," ucap Saefullah saat dikonfirmasi, Jumat (17/3).

DKI Siapkan Langkah Strategis Tekan Harga Cabai

Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian Pemprov DKI Jakarta, Sri Haryati mengaku, pihaknya selalu membahas harga dan jumlah stok pangan setiap Kamis.

"Tiap Kamis, kami membahas harga dan stok pangan, ada masalah atau tidak. Kalau harga tinggi, kita langsung tahu," terang Sri di Balai Kota DKI Jakarta.

Dia menambahkan, warga Jakarta juga bisa mengetahui informasi pangan melalui situs resmi Pemprov DKI, infopangan.jakarta.go.id yang dinilai telah mewakili harga pangan di pasar Ibukota.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1186 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1169 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye952 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye940 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye850 personBudhi Firmansyah Surapati