Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta untuk mewaspadai penimbunan pangan menjelang Ramadan. Mengingat, permintaan bahan pokok di Ibukota saat Ramadan akan meningkat.

Jangan sampai itu terjadi. Perlu ada penanganan

Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Tubagus Arief mengatakan, praktik penimbunan pangan cenderung marak terjadi menjelang Ramadan. Atas dasar itu diperlukan pengawasan ekstra, khususnya untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang membidangi pangan.

"Jangan sampai itu terjadi. Perlu ada penanganan," katanya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (4/4).

Menurut Tubagus, penimbunan pangan ini tidak hanya merugikan masyarakat, tapi juga pedagang kecil di lapangan.

"Harga pangan mahal, karena stok terbatas. Makanya harus ada pengawasan ekstra," tegasnya.

Ia mengaku tidak ingin adanya kenaikan harga pangan menjelang Ramadan di tengah permintaan masyarakat yang akan semakin meningkat.

"Di sini lah pemerintah turun tangan menjaga stok dan stabilitas pangan," tandasnya.