You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Pemprov DKI Diminta Jaga Suplai Pangan Jelang Ramadan
photo Reza Hapiz - Beritajakarta.id

Pemprov DKI Diminta Jaga Suplai Pangan Jelang Ramadhan

Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menjaga suplai pangan di Ibukota menjelang Ramadan. Langkah tersebut perlu dilakukan agar tidak ada lagi lonjakan harga pangan yang membebani warga.

Harus diperhatikan stok pangan. Selain itu juga perlu jaga suplai pangan jelang Ramadhan

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Tanadanan Daulay mengatakan, hal yang perlu diperhatikan saat ini adalah stok pangan menjelang Ramadan. Termasuk menjaga suplai dari daerah produsen.

"Harus diperhatikan stok pangan. Selain itu juga perlu dijaga suplai pangan jelang Ramadan," katanya, Jumat (31/3).

Pemprov Lampung Siap Suplai Kebutuhan Pangan Ibukota

Ia menyebutkan, beberapa komoditi pangan yang perlu dijaga stoknya seperti beras, gula, minyak goreng, daging ayam dan sapi. Mengingat, memasuki Ramadan, permintaan komoditi tersebut umumnya akan meningkat.

"Kalau tepat waktu dan tepat mutu, harga pasti stabil. Tidak ada gejolak. Itu yang harus dijaga, jangan sampai barang tidak ada," ujarnya.

Tanadanan juga mengingatkan Pemprov DKI untuk memaksimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di bidang pangan. Ketiga BUMD tersebut masing-masing PD Pasar Jaya, PD Dharma Jaya dan PT Food Station Tjipinang Jaya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1182 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1156 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye944 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye926 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye844 personBudhi Firmansyah Surapati