You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Plt Gubernur Serahkan LKPJ 2016
photo Reza Hapiz - Beritajakarta.id

Plt Gubernur Serahkan LKPJ 2016

Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2016 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.

Penyampaian LKPJ ini juga adalah amanat dari undang-undang, yang disampaikan melalui rapat paripurna

Laporan yang diserahkan tersebut selanjutnya akan diaudit kalangan dewan dengan jangka waktu 30 hari ke depan.

"Penyampaian LKPJ ini juga adalah amanat dari undang-undang, yang disampaikan melalui rapat paripurna. Selambat-lambatnya tiga bulan setelah anggaran berakhir," kata Sumarsono, saat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Kamis (6/4).

Dewan 10 dari Daerah Kunker ke DPRD DKI

Pria yang akrab disapa Soni ini menjelaskan, LKPJ yang diserahkan ini memuat arah kebijakan umum pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah serta lainnya.

"Laporan ini kemudian akan dibahas secara internal oleh kalangan dewan," ujarnya.

Menurut Sumarsono, hasil audit dari kalangan dewan nantinya akan menjadi perbaikan penyelenggaran pemerintah daerah ke depan.

"Hasil pembahasan dari DPRD nantinya akan jadi masukan bagi kami untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Wagub Ajak 500 Pelajar Duta Trantibum Aktif Jaga Jakarta

    access_time16-11-2026 remove_red_eye8259 personBudhi Firmansyah Surapati
  2. Pemprov DKI Segera Tertibkan Penjualan Hewan Ilegal di Pasar Jatinegara

    access_time19-11-2026 remove_red_eye5617 personDessy Suciati
  3. Penggunaan Lahan Parkir Mobil Kopdes Bersifat Sementara

    access_time18-11-2026 remove_red_eye4502 personFakhrizal Fakhri
  4. Wali Kota Jakut Takziah ke Rumah Duka Bayi Meninggal di Tanjung Priok

    access_time16-11-2026 remove_red_eye4187 personAnita Karyati
  5. Dishub DKI Perkuat Penertiban Parkir Liar di Kawasan Blok M

    access_time17-11-2026 remove_red_eye3805 personAldi Geri Lumban Tobing