You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Pembangunan Tol
photo Yopie Oscar - Beritajakarta.id

Pembongkaran Bangunan di Lahan Akses Tol Priok Ditunda

Rencana pembongkaran puluhan rumah yang terkena proyek pembangunan Akses Tol Priok (ATP) di wilayah RW 01 Koja, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Rabu (27/80 mendatang akhirnya ditunda. Hal ini menyusul keluarnya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang mengharuskan Pemprov DKI Jakarta membayar ganti rugi lahan warga sebesar Rp 35 juta per meter persegi dan mengamanatkan pembayaran diselesaikan sebelum dilakukan pembongkaran.

Kita akan melakukan sanggahan terlebih dahulu. Sesuai dengan putusan pengadilan, kita harus melakukan sanggahan dalam waktu 2 x 14 hari

Sebelumnya, pada Selasa (12/8), melalui rapat diputuskan memberikan surat peringatan kepada warga di Kelurahan Kalibaru dan Koja yang terdampak pembangunan ATP. Bila pada Rabu (27/8) warga belum juga membongkar sendiri rumahnya, akan dilakukan pembongkaran paksa.

Namun, dengan keluarnya surat putusan pengadilan Nomor 475/Pdt.G/2013/Pn.Jkt.Ut, pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Utara berencana melakukan sanggahan terlebih dahulu. Sedangkan di wilayah Kalibaru, penertiban akan dilakukan sesuai hasil rapat.

DKI Banding Soal Ganti Rugi Lahan Tol

Sekretaris Kota Jakarta Utara, Junaedi, mengakui putusan pengadilan berdampak terhadap proses penertiban yang akan dilakukan. Pihaknya terpaksa harus menunda pembongkaran bangunan yang ada di wilayah Koja.

"Kita akan melakukan sanggahan terlebih dahulu. Sesuai dengan putusan pengadilan, kita harus melakukan sanggahan dalam waktu 2x 14 hari," katanya, Minggu (24/8).

Dikatakan Junaedi, pihaknya tengah mempersiapkan berkas-berkas untuk melakukan sanggahan. Setelah rampung barulah akan dilakukan banding secara hukum. "Tengah kita rapatkan langkah apa yang akan dilakukan. Prosesnya, kita tetap akan banding terhadap putusan tersebut," ucapnya.

Sementara itu, Bambang Heriyanto, salah seorang warga RT 06/01, Koja, Kecamatan Koja, mengaku cukup mengapresiasi keputusan Pemkot Jakarta Utara yang menunda pembongkaran. Karena sesuai dengan putusan pengadilan memang harus diselesaikan pembayaran sebelum dilakukan pembongkaran.

Menurut Bambang, penetapan harga tanah milik 47 warga di wilayah Koja dan Kebon Bawang sebesar Rp 35 juta per meter oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dari sebelumnya ditentukan tim appraisal Rp 12 juta adalah hal yang wajar. "Kita tidak ingin menghambat pembangunan. Silakan saja lahan kami digunakan, tapi selesaikan dahulu sesuai putusan pengadilan," ujarnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Wagub Ajak 500 Pelajar Duta Trantibum Aktif Jaga Jakarta

    access_time16-11-2026 remove_red_eye8253 personBudhi Firmansyah Surapati
  2. Pemprov DKI Segera Tertibkan Penjualan Hewan Ilegal di Pasar Jatinegara

    access_time19-11-2026 remove_red_eye5609 personDessy Suciati
  3. Penggunaan Lahan Parkir Mobil Kopdes Bersifat Sementara

    access_time18-11-2026 remove_red_eye4495 personFakhrizal Fakhri
  4. Wali Kota Jakut Takziah ke Rumah Duka Bayi Meninggal di Tanjung Priok

    access_time16-11-2026 remove_red_eye4180 personAnita Karyati
  5. Dishub DKI Perkuat Penertiban Parkir Liar di Kawasan Blok M

    access_time17-11-2026 remove_red_eye3798 personAldi Geri Lumban Tobing