Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mengusulkan pembentukan badan khusus dalam proyek revitalisasi Pelabuhan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara.

Karena kalau masih ditangani SKPD sendiri-sendiri akan saling tumpang tindih anggaran dan pekerjaan tidak selesai

"Perlu dibentuk badan khusus. Karena kalau masih ditangani SKPD sendiri-sendiri akan saling tumpang tindih anggaran dan pekerjaan tidak selesai," ujar H Subandi, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dalam rapat kerja bersama SKPD di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (10/5).

Ia juga meminta SKPD terkait seperti Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Bina Marga, Dinas Sumber Daya Air, Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta saling bersinergi dalam mengerjakan proyek ini.

Mengingat, banyak persoalan yang harus dibenahi di Pelabuhan Muara Angke. Di antaranya seperti banjir rob, penataan permukiman hingga rencana pembangunan tanggul NCICD.

"Kalau tidak ada integrasi perencanaan dan sinergitas kerja, akan bertabrakan terus. Ujungnya pekerjaan ini tidak akan selesai," katanya.

Di tempat yang sama Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta, Catur Laswanto menyatakan siap mendukung usulan dari Komisi B DPRD ini.

"Karena memang kalau bicara pariwisata, kita juga harus bicara sinkronisasi kerja yang terintegrasi," tandasnya.