Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2018 disusun berdasarkan program prioritas. Sehingga, dari sejumlah usulan yang masuk tetap dilakukan koreksi dan evaluasi.

Efisiensi dilakukan dari usulan perjalanan dinas dan penambahan PHL atau non PNS

Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Fatahillah mengatakan, berdasarkan data dari Bappeda, terdapat 20.000 usulan yang sudah terinput dengan nilai anggaran mencapai Rp 47 triliun.

"Berdasarkan pembahasan, ada usulan kegiatan belanja langsung senilai Rp 12 triliun yang ditunda dulu karena belum memenuhi skala prioritas," ujar Fatahillah, Selasa (23/5).

Menurutnya, khusus untuk Dinas Kesehatan dari usulan anggaran sebesar Rp 7,7 triliun, berhasil dilakukan efisiensi sekitar Rp 46 miliar. "Efisiensi dilakukan dari usulan perjalanan dinas dan penambahan PHL atau non PNS," katanya.

Fatahillah kembali mengingatkan, dalam pembahasan RKPD 2018, jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus memetakan program yang penting dan populer.