You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Dinas KPKP Tingkatkan Pengawasan Produk Hewan
.
photo doc - Beritajakarta.id

Dinas KPKP Tingkatkan Pengawasan Produk Hewan

Selama Ramadan dan menjelang Idul Fitri, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta akan meningkatkan  pengawasan terhadap produk hewan yang tersebar di rumah potong hewan (RPH),  pasar tradisional, swalayan, gudang importir dan distributor.

Selain itu kita juga awasi harga daging kerbau dan ayam

Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta, Darjamuni mengatakan, pengawasan dilakukan untuk mengantisipasi merebaknya produk hewan yang tak layak konsumsi seperti daging ayam tiren (mati kemarin), daging sapi oplosan dan daging ilegal.

"Kita akan lakukan pemeriksaan terhadap perijinan, kepemilikan nomor kontrol veteriner (NKV), dan kesehatan sanitasi tempat usaha. Selain itu kita juga awasi harga daging kerbau dan ayam," ujarnya, Rabu (6/6).

Organisasi Kesehatan Hewan Dunia Tinjau Equestrian Park Pulomas

Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas KPKP DKI Jakarta, Sri Hartati menambahkan, pengawasan produk hewan dijadwalkan mulai 8 hingga 20 Juni. Berdasar data awal ada sekitar 21 lokasi usaha hewan yang akan diperiksa.

"Tapi bisa berubah sesuai kebutuhan. Sanksinya akan disesuaikan pelanggaran, misal ada daging tidak layak di swalayan, NKV (Nomor Kontrol Veteriner-red) nya kita akan cabut," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Kolaborasi Transjakarta - Telkomsel Tingkatkan Pelayanan bagi Pelanggan

    access_time19-12-2024 remove_red_eye1447 personAldi Geri Lumban Tobing
  2. Pemprov DKI Tetapkan UMSP 2025, Ini Rinciannya

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1367 personFolmer
  3. Operasi Modifikasi Cuaca Efektif Kurangi Curah Hujan di DKI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1281 personBudhi Firmansyah Surapati
  4. Transjakarta Uji Coba Layanan 'Open Top Tour of Jakarta'

    access_time21-12-2024 remove_red_eye1243 personAldi Geri Lumban Tobing
  5. Pemprov DKI Raih Penghargaan Indeks Reformasi Hukum dari Kementerian Hukum RI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1122 personFolmer