You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Komisi E Dorong Disdik Perketat Pengawasan Distribusi KJP
photo Ilustrasi - Beritajakarta.id

Disdik Diminta Awasi Ketat Pendistribusian KJP

Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta meminta Dinas Pendidikan (Disdik) mengawasi ketat pendistribusian 9.000 Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang akan dimulai bulan ini.

Harus diawasi ketat distribusinya karena saya tidak mau KJP itu diberikan kepada orang yang tidak berhak

"Harus diawasi ketat distribusinya karena saya tidak mau KJP itu diberikan kepada orang yang tidak berhak," ujar HA. Nawawi, anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Selasa (4/7).

Menurutnya, Disdik DKI Jakarta harus memperbaiki mekanisme pendistribusian KJP yang selama ini telah berjalan. Sebab, masih banyak laporan di lapangan yang menyebutkan pendistribusian KJP tidak tepat sasaran.

Pendistribusian KJP Ditarget Rampung Bulan Ini

"Banyak orang yang punya mobil dua, anaknya itu diberikan KJP. Sementara orang susah, tidak dapat," ungkapnya.

Terpisah, anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta lainnya, Ashraf Ali mendesak agar pendistribusian KJP di Ibukota lebih tepat sasaran. Pihaknya sendiri saat ini tengah mengupayakan perbaikan KJP melalui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Sistem Pendidikan yang tengah digodok.

"Kita akan perjuangkan betul agar raperda tersebut bisa selesai tahun ini," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Transjakarta Apresiasi Pelanggan Cilik Pengguna Setia Mikrotrans di Jaktim

    access_time11-10-2026 remove_red_eye19596 personAldi Geri Lumban Tobing
  2. Tera Perangkat SPKLU Pastikan Pengukuran Energi Listrik Akurat

    access_time09-10-2026 remove_red_eye11356 personAldi Geri Lumban Tobing
  3. Petugas Berhasil Evakuasi Jenazah di Kali Ciliwung

    access_time08-10-2026 remove_red_eye6799 personNurito
  4. MRT Jakarta Integrasikan Pembayaran Tiket JakLingko Mulai 12 Oktober 2026

    access_time09-10-2026 remove_red_eye3682 personAldi Geri Lumban Tobing
  5. Sudin Kesehatan Jakpus Sidak Dua Klinik Kecantikan Diduga Ilegal

    access_time06-10-2026 remove_red_eye1734 personFolmer