You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Bappeda DKI - Tim Sinkronisasi Gelar Rapat FDG
photo Folmer - Beritajakarta.id

Bappeda-Tim Sinkronisasi Bahas Perkembangan Pariwisata

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bersama sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) DKI Jakarta, menggelar rapat Forum Group Discussion (FDG) di ruang Pola Bappeda, lantai 2, Blok G, Balai Kota. 

Kami memiliki batas waktu kerja hingga Oktober mendatang untuk mendapat masukan terkait pariwisata, seni budaya dan kepemudaan

Rapat yang dipimpin Kepala Bappeda DKI, Tuty Kusumawati dan Rikrik Rizkiyana serta Marco Kusumawijaya dari tim sinkronisasi, membahas sejumlah topik seperti soal perkembangan pariwisata, seni budaya dan olahraga.

Bappeda Identifikasi Dua Masalah di Muara Angke

Anggota tim sinkronisasi Rikrik Rizkiyana mengatakan, untuk pembenahan sektor pariwisata, seni budaya dan kepemudaan, pihaknya perlu mendapat masukan dari berbagai pihak, termasuk SKPD dan UKPD terkait. 

"Kami memiliki batas waktu kerja hingga Oktober mendatang untuk mendapat masukan terkait pariwisata, seni budaya dan kepemudaan," ujarnya, Selasa (11/7).

Dia menambahkan, hasil kerja Pokja pariwisata, seni budaya dan kepemudaan ini nantinya akan diserahkan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI terpilih untuk selanjutnya direalisasikan pembenahan sesuai visi misi dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).  

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1193 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1179 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye968 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye947 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye857 personBudhi Firmansyah Surapati