You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Bapemperda DPRD Komitmen Rampungkan Pembahasan Raperda Perindustrian
photo Doc - Beritajakarta.id

Bapemperda DPRD Komit Rampungkan Raperda Perindustrian

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, berkomitmen merampungkan pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang perindustrian. 

Raperda ini berisi reward dan punishment yang nantinya wajib dipatuhi para pemilik IKM

Wakil Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta, Merry Hotma mengatakan, pembahasan raperda ini perlu segera diselesaikan, karena akan menjadi payung hukum bagi pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) di Ibukota dalam menjalankan usahanya. 

DPRD Kebut Penyusunan Raperda Hak Keuangan dan Administratif

"Padahal, sejumlah daerah lain di Indonesia telah memiliki payung hukum perihal perindustrian," ujar Merry Hotma, Rabu (12/7). 

Dia menjelaskan, raperda usulan eksekutif yang terdiri dari 12 bab dan lebih dari seratus pasal ini akan mengatur seputar hak dan kewajiban yang mesti dipatuhi para penggiat IKM. 

"Berbagai jenis IKM di Jakarta akan ditata agar keberadaannya tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, seperti pencemaran lingkungan. Jadi, raperda ini berisi reward dan punishment yang nantinya wajib dipatuhi para pemilik IKM," katanya. 

Diungkapkan Merry, berdasarkan data Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta saat ini tercatat sebanyak 28.000 IKM tersebar di lima wilayah kota dan satu kabupaten. 

"Puluhan ribu kegiatan IKM yang berkembang pesat di Ibukota berpotensi menyumbang pendapatan ke kas dan meningkatkan kesejahteraan warga," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye11236 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1341 personAnita Karyati
  3. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1275 personFakhrizal Fakhri
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1274 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye987 personBudhi Firmansyah Surapati