KPK Puji Sistem Elektronik Planning dan Budgeting DKI
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai, sistem elektronik planning dan budgeting yang dibangun Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sudah sangat baik.
Kami berharap ini bisa ditiru daerah lain.
Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK, Adlinsyah M Nasution mengatakan, penyusunan program perencanaan dan anggaran melalui sistem elektronik yang dilakukan Pemprov DKI cukup efektif untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.
"Sistem elektronik planning dan budgeting yang sudah berjalan saat ini sudah bagus. Kami berharap ini bisa ditiru daerah lain. Jadi, datang ke Jakarta jangan studi banding tapi studi tiru. Ada yang bisa dibawa untuk diterapkan di daerah," ujarnya, di Ruang Pola Blok G, Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (14/7).
Tim Sinkronisasi-Bappeda Bahas Anggaran, Birokrasi dan Smart CityDia menambahkan, KPK siap membantu satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan unit kerja perangkat daerah (UKPD) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.
"Kami mengingatkan sebelum terjadi, pencegahannya seperti apa. Sistem, orang dan komitmen, merupakan pilar dari upaya pencegahan tindak korupsi," tandasnya.
