Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) bersama Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta melakukan survei kebutuhan hidup layak (KHL) di sepuluh pasar tradisional di ibu kota, Kamis (4/9).

Tim turun ke pasar sebagai rangkaian menetapkan angka upah minimum propinsi

Survei dilakukan di pasar Cempaka Putih, Joharbaru, Cengkareng, Grogol, Pasarminggu, Blok A, Kramatjati, Jatinegara, Sukapura, dan Koja.

"Tim turun ke pasar sebagai rangkaian menetapkan angka upah minimum propinsi," ujar Prijono, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta.

Ia mengatakan, tim ini bertugas mensurvei harga aneka produk yang menjadi kebutuhan hidup sehari-hari kaum pekerja atau buruh.

"Dalam perhitungan besaran KHL, ada 60 komponen yang mesti disurvei meliputi harga sembako, sandang, papan, transportasi, termasuk kebutuhan tersier seperti minyak wangi, sabun mandi, gayung, dan lainnya," ujarnya.

Prijono mengungkapkan, pihaknya menggelar survei sebanyak tujuh kali yang terpusat di 10 pasar tradisional yang tersebar di Jakarta. "Survei digelar pada pagi hari mengingat pada siang hari, sejumlah harga sembako termasuk sayuran di pasar tradisional cenderung berubah. Survei untuk mencatat harga standar," ungkapnya.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan secara umum tidak ada kenaikan atau penurunan harga yang signifikan. Prijono memperkirakan angka KHL di ibu kota berada pada kisaran Rp 2,31 juta per bulan.

"Kami akan menggelar sidang di Dewan Pengupahan pada 30 September nanti untuk menetapkan KHL. Selanjutnya, hasil ini dibawah ke BPS untuk menjadi dasar penentuan UMP DKI 2015," jelasnya. 

Ia menambahkan, survei penetapan besaran angka KHL juga melibatkan unsur pekerja dari SPSI maupun pengusaha (Apindo). "Mestinya kalau sudah ada penetapan KHL, kaum pekerja tidak perlu protes lagi, karena dalam perumusan ini sudah ada perwakilan," tandasnya.