You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Kenaikan Tunjangan Dewan Dialokasikan di APBD Perubahan
photo Reza Hapiz - Beritajakarta.id

Kenaikan Tunjangan Dewan Dialokasikan di APBD Perubahan

Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat menyatakan dukungannya terhadap penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Hak Keuangan dan Administratif yang di dalamnya mengatur kenaikan tunjangan pimpinan dan anggota dewan.

Sebagai bentuk apresiasi terhadap DPRD, kita akan alokasikan kenaikan tunjangan dewan di APBD Perubahan tahun 2017

"Sebagai bentuk apresiasi terhadap DPRD, kita akan alokasikan kenaikan tunjangan dewan di APBD Perubahan tahun 2017," ujarnya saat rapat paripurna Penyampaian Pendapat Gubernur terhadap Raperda Hak Keuangan dan Administratif, Rabu (26/7).

Menurut Djarot, kenaikan tunjangan ini ditetapkan setelah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah beserta penganggaran program-program strategis daerah berskala nasional.

Djarot Terima Raperda Hak Keuangan dan Administratif Dewan

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Ferrial Sofyan menjelaskan, sebelum masuk ke pembahasan pasal-pasal, rapat paripurna Raperda Hak Keuangan dan Administratif selanjutnya beragendakan pandangan fraksi-fraksi atas pidato gubernur hari ini.

"Pandangan fraksi-fraksi sebagai tahapan selanjutnya akan dilaksanakan Senin, 31 Juli 2017," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Transjakarta Apresiasi Pelanggan Cilik Pengguna Setia Mikrotrans di Jaktim

    access_time11-10-2026 remove_red_eye17506 personAldi Geri Lumban Tobing
  2. Tera Perangkat SPKLU Pastikan Pengukuran Energi Listrik Akurat

    access_time09-10-2026 remove_red_eye11339 personAldi Geri Lumban Tobing
  3. Petugas Berhasil Evakuasi Jenazah di Kali Ciliwung

    access_time08-10-2026 remove_red_eye6789 personNurito
  4. MRT Jakarta Integrasikan Pembayaran Tiket JakLingko Mulai 12 Oktober 2026

    access_time09-10-2026 remove_red_eye3668 personAldi Geri Lumban Tobing
  5. Sudin Kesehatan Jakpus Sidak Dua Klinik Kecantikan Diduga Ilegal

    access_time06-10-2026 remove_red_eye1726 personFolmer