You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Dishub Siagakan 30 Personel di Simpang Susun Semanggi
photo Doc - Beritajakarta.id

Dishub Siagakan 30 Personel di Simpang Susun Semanggi

Sebanyak 30 personel Dinas Perhubungan (Dishub) DKI disiagakan untuk mengantisipasi kemacetan serta melakukan pengamatan manajemen lalu lintas di Simpang Susun Semanggi. 

Kita harus antisipasi simpul-simpul yang berpotensi memicu kemacetan

"Kita harus antisipasi simpul-simpul yang berpotensi memicu kemacetan," ujar Andri Yansyah, Kepala Dishub DKI Jakarta, Jumat (28/7).

Simpang Susun Semanggi Dipercantik Pencahayaan Artistik

Dikatakan Andri, Simpang Susun Semanggi akan digunakan untuk kendaraan berbelok kanan langsung dari jalan arah barat (Tomang-Slipi) menuju Blok M dan dari arah timur (Cawang)  menuju Benhil-Thamrin.  

Sementara untuk kupingan semanggi eksisting (lama) digunakan untuk kendaraan berputar arah dari Slipi dan Cawang, serta belok kanan dari Blok M menuju Cawang dan dari Benhil menuju Slipi-Tomang.

"Hal ini sesuai rekayasa lalu lintas Simpang Susun Semanggi yang tertuang dalam rekomendasi analisa dampak lalu lintas (andalalin)," katanya.

Meski begitu, Andri mengaku akan melihat hasil pantauan 30 orang petugas yang ditempatkannya mulai Jumat (28/7) sore ini hingga Senin (31/7) mendatang. Bukan tidak mungkin dilakukan perubahan atau penyempurnaan manajemen lalu lintas.

"Makanya kita lihat di akhir pekan sampai Senin gimana. Hasilnya menjadi bahan evaluasi kita," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye11238 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1341 personAnita Karyati
  3. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1275 personFakhrizal Fakhri
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1274 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye987 personBudhi Firmansyah Surapati