Layanan perizinan yang diberikan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) kepada warga, dinilai sudah cukup baik oleh Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI.

Pengurusan berbagai perizinan melalui satu pintu secara cepat dan tepat dan bebas pungutan liar (pungli) telah dirasakan oleh warga Ibukota

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Syarifuddin menilai, pelayanan perizinan terpadu satu pintu yang diterapkan Dinas PMPTSP saat ini sudah cepat dan tepat sasaran. Dia berharap, ini bisa dipertahankan bahkan harus ditingkatkan agar lebih baik.  

"Pengurusan berbagai perizinan melalui satu pintu secara cepat dan tepat dan bebas pungutan liar (pungli) telah dirasakan oleh warga Ibukota. Kami mengapreasi pelayanan optimal," ujarnya, Minggu (30/7).

Kepala Dinas PMPTSP DKI Jakarta, Edi Junaedi mengatakan, pihaknya saat ini menargetkan proses permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal yang diajukan oleh warga dapat dirampungkan dalam kurun waktu tiga jam.

"Petugas melakukan penilaian data Keterangan Rencana Kota (KRK) yang sudah selesai sesuai zonasi disimulatnkan dengan penilai gambar arsitek yang sudah benar. Proses penilaian memakan waktu sekitar 30 menit," ujar Edi.

Tahap selanjutnya, dokumen IMB dilakukan perhitungan teknis dan retribusi terhadap gambar bangunan ruang diajukan. Sekaligus dibuatkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)  bagi pemohon untuk pembayaran ke Bank DKI. " Proses ini membutuhkan waktu sekitar 40 menit," ucapnya.

Kemudian, lanjut Edi, tim teknis menerbitkan SK IMB yang diajukan kepada Kepala Tata Usaha dan Unit Dinas PMPTSP dalam kurun waktu 15 menit lamanya. Sambil menunggu, pemohon yang telah menerima SKRT bisa menyelesaikan pembayaran retrebusi di Bank DKI.

"Tahap terakhir, pemohon menyerahkan tanda bukti setoran retribusi dari Bank DKI ke petugas pelayanan terpadu satu pintu  tanpa harus antre untuk pengambilan SK IMB yang telah diterbitkan," tandasnya.