You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Bapemperda DPRD DKi Jadwalkan Pembahasan Tujuh Raperda
photo Reza Hapiz - Beritajakarta.id

Bapemperda DPRD Jadwalkan Pembahasan Raperda Baru

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, akan menjadwalkan pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) baru yang diajukan eksektutif dan legislatif. 

Raperda usulan eksekutif yang akan dibahas diantaranya dua Raperda perihal Perpasaran dan Perumda Air Jakarta

Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana mengatakan, saat ini pihaknya tengah merampungkan pembahasan tiga raperda, yaitu perpustakaan, kearsipan dan perindustrian. 

Djarot Terima Raperda Hak Keuangan dan Administratif Dewan

"Selanjutnya, draf raperda lainnya yang telah masuk Propemperda 2017 akan kembali dibahas," ujarnya., Senin (31/7).  

Dia menambahkan, raperda usulan dewan yang akan dibahas yakni Sistem Pendidikan, CSR ( Corporate Social Responsibility) serta Raperda tentang Hak Keuangan dan Hak Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan. 

"Sedangkan raperda usulan eksekutif yang akan dibahas diantaranya dua Raperda perihal Perpasaran dan Perumda Air Jakarta," ujarnya. 

Sementara Wakil Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta, Merry Hotma menambahkan, pihaknya menjadwalkan pembahasan empat raperda usulan eksekutif rampung pada September 2017. 

"Sedangkan pembahasan pasal per pasal raperda usulan dewan akan dirampungkan pada Oktober mendatang," tandasnya. 

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1204 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1196 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1003 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye960 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye864 personBudhi Firmansyah Surapati