Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta hari ini, mulai membahas draf rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD - Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) APBD Perubahan 2017.

Bisa saya sampaikan bahwa pembahasan ini perlu dilakukan sebelum tandatangan MoU

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi mengatakan, rapat hari ini digelar untuk menindaklanjuti surat gubernur perihal pembahasan  rancangan KUPA-PPAS APBD Perubahan 2017 berikut lampirannya.

"Bisa saya sampaikan bahwa pembahasan ini perlu dilakukan sebelum tandatangan MoU," ujarnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (7/8).

Ia menjelaskan, setelah rapat ini, draf KUPA-PPAS APBD Perubahan 2017 selajutnya akan dibahas lebih dalam di masing-masing komisi dewan bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.

"Pada rapat hari ini eksekutif hanya diberikan kesempatan untuk menjelaskan rancangan KUPA-PPAS," ucapnya.

Di lokasi yang sama, Wakil Ketua TAPD DKI Jakarta, Tuty Kusumawati menjelaskan, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 31 tahun 2016, ada sembilan tahapan yang harus dilalui eksekutif dan legislatif untuk merampungkan APBD Perubahan 2017.

Tuty mengungkapkan, dalam peraturan itu disebutkan, eksekutif dan legislatif harus menyepakati rancangan KUPA-PPAS di minggu kedua bulan Agustus. Kemudian menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur berisi penjabaran APBD Perubahan sesuai hasil evaluasi Kemendagri tujuh hari setelah dokumen diterima atau akhir September.

"Itu outline yang telah kami siapkan sesuai dengan ketentuan Kemendagri," tandasnya.