You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Sudin Pariwisata Jaksel fokus monitoring industri pariwisata 3 kecamatan
photo Istimewa - Beritajakarta.id

Pemkot Jaksel Fokus Monitoring Industri Pariwisata di Tiga Kecamatan

Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Sudin Parbud) Jakarta Selatan, fokus melakukan monitoring industri pariwisata di tiga kecamatan, yaitu Setiabudi, Mampang dan Kebayoran Baru. 

Di Jakarta Selatan yang perlu diawasi itu Setiabudi, Kebayoran Baru dan Mampang yang banyak industri pariwisatanya,

Kepala Sudin Parbud Jakarta Selatan, Nursyam mengatakan, dari 10 kecamatan yang tersebar di Jakarta Selatan, tiga kecamatan tersebut lebih memiliki daya tarik industri pariwisata.

Disparbud akan Optimalkan Industri Pariwisata

"Di Jakarta Selatan yang perlu dimonitoring itu Setiabudi, Kebayoran Baru dan Mampang yang banyak industri pariwisatanya," kata Nursyam, Senin (7/8).

Dia menambahkan, pengawasan yang dilakukan pihaknya terkait dengan izin lokasi penyelenggaran industri pariwisata. 

"Misalkan lokasi bukan untuk industri pariwisata, kita laporkan pada pimpinan. Soal izin lokasi ini menjadi catatan kecil kami," katanya. 

Nursyam berharap, nantinya pemerintah memiliki aplikasi untuk mengetahui apakah lokasi industri pariwisata tersebut telah memiliki izin atau belum.

"Kalau terkait pajak kan sudah ada sistemnya, kalau dari perizinan belum ada sistem informasinya. Ke depan sebaiknya ada sistem informasi perizinan lokasi," tandasnya. 

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye12065 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1363 personAnita Karyati
  3. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1335 personFakhrizal Fakhri
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1299 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye1008 personBudhi Firmansyah Surapati