You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Asisten Pemerintahan Jaksel ingin kerjasama untuk percepatan pajak PBB-P2
photo Adriana Megawati - Beritajakarta.id

Pemkot Jaksel Gelar Bimtek Percepatan Realisasi PBB-P2

Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Selatan, menggelar bimbingan teknis (Bimtek) tentang pelaksanaan percepatan pengelolaan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Perlu ada keseriusan untuk kerja sama antara kelurahan, kecamatan dan teman-teman di UPPRD

Asisten Pemerintah Jakarta Selatan, Edy Suherman, kepada peserta bimtek mengatakan bahwa percepatan pengelolaan piutang PBB-P2 ini tertuang dalam instruksi gubernur (Ingub) Nomor 68 tahun 2017. 

Pemprov DKI Permudah Pembayaran PBB-P2

"Dengan adanya Ingub tersebut, maka perlu ada bimbingan teknis bagi para petugas pajak untuk melaksanakan kegiatan percepatan penagihan," ujarnya, Kamis (24/8).

Agar percepatan perolehan pajak ini dapat terealisasi sesuai target, lanjut Edy, perlu kerja sama semua pihak, mulai dari aparat kelurahan, kecamatan dan pegawai Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) wilayah Jakarta Selatan. 

"Waktu efektif kurang lebih satu pekan lagi. Perlu ada keseriusan untuk kerja sama antara kelurahan, kecamatan dan teman-teman di UPPRD. Harus ada kerja sama yang erat," tandasnya.

Sekadar diketahui, hingga 23 Agustus realisasi perolehan PBB-P2 Jakarta Selatan sudah mencapai Rp 1,5 triliun, atau sekitar 60,62 persen dari target yang di tetapkan sebesar Rp 2,5 triliun. 

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye11744 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1355 personAnita Karyati
  3. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1313 personFakhrizal Fakhri
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1292 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye1001 personBudhi Firmansyah Surapati