You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Pendapatan Derek Parkir Capai Rp 7 Miliar
photo Doc - Beritajakarta.id

Pendapatan Denda Derek Parkir Liar Capai Rp 7 Miliar

Penindakan parkir liar yang digencarkan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta membuahkan hasil cukup signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Periode Januari hingga Agustus kemarin sudah terkumpul Rp 7 miliar. Semua masuk ke kas daerah

Hingga kini, pendapatan dari denda retribusi derek kendaraan parkir liar di lima wilayah kota DKI Jakarta tercatat telah mencapai Rp 7 miliar.

"Periode Januari hingga Agustus kemarin sudah terkumpul Rp 7 miliar. Semua masuk ke kas daerah," ujar Andri Yansyah, Kepala Dishub DKI Jakarta, Rabu (13/9).

Tujuh Mobil Diderek di Kawasan Tugu Proklamasi

Ia menyebutkan, kebijakan denda derek parkir liar diterapkan sejak 2015 lalu dengan pendapatan mencapai Rp 4,6 miliar. Kemudian naik menjadi Rp 10,2 miliar di 2016. Peningkatan pendapatan denda retribusi derek terjadi setelah jumlah mobil diderek ditambah dari semula 18 menjadi 38 unit.

"Dulu kami baru punya 18 mobil derek. Sekarang sudah ada 38 unit. Banyak juga pengaduan masyarakat di qlue yang ditindaklanjuti. Jadi kami lebih gencar lakukan penertiban," tandasnya.

Seperti diketahui setiap kendaraan roda empat yang diderek dikenakan denda administrasi sebesar Rp 500 ribu. Jika kendaraan tidak diambil pemilik, maka denda akan berlaku kelipatan.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye11432 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1349 personAnita Karyati
  3. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1296 personFakhrizal Fakhri
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1284 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye995 personBudhi Firmansyah Surapati