You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
DKI Tandatangani Kesepakatan Pembinaan Ideologi Pancasila
photo Reza Hapiz - Beritajakarta.id

DKI Tandatangani Kesepakatan Pembinaan Ideologi Pancasila

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP), Selasa (19/9), menandatangi pokok-pokok kesepakatan bersama pembinaan ideologi Pancasila. 

Ini penting, supaya masyarakat Jakarta yang heterogen benar-benar bisa bersatu

Ruang lingkup pembinaan di antaranya meliputi, pembinaan ideologi pancasila bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Iingkungan Pemprov DKI Jakarta, tenaga pendidik mulai dari PAUD hingga SLTA, organisasi masyarakat, tokoh-tokoh agama dan pelaku usaha.

Djarot Apresiasi Karya Foto Peserta Color of Jakarta 2017

Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat mengatakan, teraplikasinya nilai-nilai pancasila akan membuat Jakarta menjadi kota yang nyaman. Sebab, masyarakat bisa saling menghargai dan memiliki semangat bersatu.

"Ini penting, supaya masyarakat Jakarta yang heterogen benar-benar bisa bersatu, saling menghargai dan toleran," ujar Djarot. 

Kepala UKP Pancasila, Yudi Latif mengungkapkan, Pancasila merupakan titik temu dari keberagaman di Indonesia. Sehingga keberadaannya sangat diperlukan untuk menjaga masyarakat agar hidup berdampingan dengan damai.

"Kalau Pemprov DKI betul-betul menghayati Pancasila efeknya akan luar biasa," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1196 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1184 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye973 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye950 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye860 personBudhi Firmansyah Surapati