You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Dewan Minta Kebutuhan Blanko E-KTP di Kelurahan Terpenuhi
photo Doc - Beritajakarta.id

Dewan Minta Kebutuhan Blanko E-KTP di Kelurahan Terpenuhi

Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta meminta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) menjamin kebutuhan blanko E-KTP di tiap kantor kelurahan terpenuhi.

Blanko itu harus ada jaminan dari sisi jumlah dan dipastikan ada di setiap kelurahan

"Blanko itu harus ada jaminan dari sisi jumlah dan dipastikan ada di setiap kelurahan," ujar Muhammad Ramly, Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Senin (23/10).

Menurut Ramly, saat ini masih ada 89 ribu warga DKI Jakarta yang belum memiliki E-KTP. Oleh karena itu, pihaknya mendukung langkah Dinas Dukcapil yang membuka pelayanan E-KTP secara serentak di seluruh kelurahan.

20 Warga DKI Urus E-KTP di Pameran Nusantara Expo

"Tapi saya ingatkan agar peralatan rekam data yang rusak diperbaiki atau diganti dengan yang baru," katanya.

Hal senada juga diungkapkan anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta lainnya, Tubagus Arif.

Ia meminta Dinas Dukcapil DKI Jakarta rutin mengecek kondisi alat perekaman data dan pencetakan E-KTP di lapangan. Termasuk juga kebutuhan logistik blanko E-KTP.

"Kami akan cek, apakah blanko E-KTP dapat memenuhi kebutuhan atau belum," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Bangunan Arena Padel di Kembangan Disegel

    access_time09-03-2026 remove_red_eye6801 personBudhi Firmansyah Surapati
  2. Puncak Arus Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Terjadi Dua Kali

    access_time12-03-2026 remove_red_eye6201 personAldi Geri Lumban Tobing
  3. Atasi Sampah, Pemprov DKI Usulkan Pembangunan Tiga PLTSa

    access_time12-03-2026 remove_red_eye1419 personDessy Suciati
  4. 150 Personel Gulkarmat Atasi Kebakaran di Bintaro

    access_time14-03-2026 remove_red_eye1358 personTiyo Surya Sakti
  5. Pemprov DKI Terus Upayakan Jaga Stabilitas Harga dan Stok Pangan

    access_time13-03-2026 remove_red_eye1267 personAldi Geri Lumban Tobing