You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
basuki t purnama wawancara dok beritajakarta
photo Wahyu Ginanjar Ramadhan - Beritajakarta.id

PMKS Nakal Akan Dipidana

Pemprov DKI Jakarta serius menangani keberadaan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di ibu kota. Keseriusan itu salah satunya dituangkan dalam penandatanganan nota kesepahaman (MoU) bersama Polda Metro Jaya untuk meminimalisir keberadaan PMKS di ibu kota. 

Di dalam formulir itu disebutkan, kalau PMKS kembali lagi ke Jakarta dan tertangkap akan dipidana

"Dengan adanya MoU ini, kami memberi pesan bahwa Pemprov DKI serius dan kepolisian akan mem-back up habis upaya pemberantasan PMKS. Kami juga akan mulai menyiapkan pengacara dan aktif menggugat penyandang masalah kesejahteraan sosial untuk dibawa ke kepolisian," tegas Basuki Tjahaja Purnama, Wakil Gubernur DKI Jakarta, usai penandatanganan MoU bersama Polda Metro Jaya Tentang Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pelanggaran dan Tindak Kejahatan Berkaitan Dengan PMKS di Balaikota DKI, Senin (29/9).

801 PMKS Terjaring Razia di Jaktim

Dikatakan Basuki, pihaknya akan menyediakan formulir pernyataan yang wajib ditandatangani oleh PMKS yang tertangkap oleh petugas Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta. "Di dalam formulir itu disebutkan, kalau PMKS kembali lagi ke Jakarta dan tertangkap akan dipidana," kata mantan Bupati Belitung Timur ini. 

Ditegaskan Ahok, sapaan akrabnya, Pemprov DKI tidak akan menerapkan tindak pidana ringan (tipiring) dalam penindakan terhadap para PMKS di ibu kota, melainkan sanksi tegas sesuai Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. "Biasa, ini digertak dulu. Kalau mereka tidak mempan dengan gertakan, ya kami tangkap," tegasnya.

Basuki menilai, sebagian besar pengemis dan gelandangan di ibu kota bukan benar-benar orang susah. Bahkan, banyak PMKS yang sengaja mencari simpati dengan cara menjual kemiskinannya sendiri. "Rata-rata yang balik lagi ke sini itu sudah orang yang dagang nih, bukan orang yang susah. Mereka ke sini buat bisa bangun rumah," katanya.  

Ia menambahkan, nantinya MoU ini akan diatur lebih lanjut dengan perjanjian kerjasama antara Pemprov DKI dan Polda Metro Jaya. "MoU ini berlaku dalam jangka waktu 12 bulan, mulai diterapkan sejak tandatangan hari ini," tandasnya. 

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Gubernur Pramono Izinkan Penertiban Tujuh Rumah Tanpa Izin di Lahan Dispora

    access_time13-11-2026 remove_red_eye33559 personFakhrizal Fakhri
  2. Penebangan Pohon Keropos untuk Lindungi Keselamatan Warga

    access_time14-11-2026 remove_red_eye14916 personFakhrizal Fakhri
  3. Pramono Minta Jalan Longsor di Pasar Minggu Ditangani Permanen

    access_time11-11-2026 remove_red_eye8309 personDessy Suciati
  4. Wagub Ajak 500 Pelajar Duta Trantibum Aktif Jaga Jakarta

    access_time16-11-2026 remove_red_eye7031 personBudhi Firmansyah Surapati
  5. Pramono Putuskan Lima Persoalan dalam Rapat di Kramat Jati

    access_time13-11-2026 remove_red_eye5792 personFakhrizal Fakhri